Banda Aceh – Masyarakat Aceh mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatera yang dilanda banjir dan tanah longsor. Mereka menilai, lambatnya penanganan dan tersendatnya bantuan menjadi penyebab utama desakan ini.
Tokoh masyarakat Aceh, Asrul Sani, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi warga yang masih kekurangan kebutuhan dasar.
“Masyarakat lapar, masih tidur di pengungsian. Sampai kapan begini?” ujar Asrul, Kamis (18/12/2025).
Asrul menegaskan, penetapan status bencana nasional mendesak dilakukan agar bantuan internasional dapat segera masuk.
Ia menduga, keengganan pemerintah menetapkan status bencana nasional terkait dengan penyebab banjir bandang dan tanah longsor.
“Kami curiga pemerintah pusat tidak menetapkan bencana nasional karena banjir ini akibat perambahan hutan,” ungkapnya.
Menurut Asrul, masyarakat mulai menyadari bahwa bencana tersebut disebabkan oleh perambahan hutan yang dilakukan oleh perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah pusat.
Banjir bandang dan tanah longsor, lanjutnya, membawa kayu gelondongan hasil penebangan di banyak lokasi bencana.
Asrul menilai, penanganan bencana di Aceh hingga hari ke-24 belum maksimal dan terkesan lambat. Banyak wilayah pedalaman di Aceh Timur dan Aceh Utara masih terisolasi.
Bantuan internasional yang digalang tokoh Aceh di luar negeri terhambat masuk karena status bencana nasional belum ditetapkan.
“Kita memahami kemampuan negara. Perlu ditetapkan status bencana nasional agar bantuan internasional bisa masuk,” kata Asrul.
Ia menyebut, masyarakat Aceh di Malaysia siap mengirimkan ribuan ton bantuan, namun terhalang izin pemerintah.
Asrul juga meminta Presiden Prabowo meninjau langsung kondisi di lapangan. Ia menilai laporan yang diterima presiden tidak sesuai dengan kenyataan.
“Laporannya tidak sesuai di lapangan. Sampai hari ke-24 ini rakyat masih menahan lapar,” pungkasnya.
