Jakarta – Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi sorotan. Pemicunya, pernyataan kontroversial alumni LPDP berinisial DS.
DS viral usai menyatakan “cukup saya WNI, anak jangan”.
Kasus ini memicu perdebatan tentang kriteria penerima beasiswa. Sebelumnya, sorotan juga tertuju pada penerima dari kalangan anak pejabat dan figur publik.
Mutiara Baswedan, putri Anies Baswedan, sempat disorot karena menerima beasiswa LPDP. Anies sendiri pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta dan Mendikbud RI.
Selain anak pejabat, sejumlah figur publik juga menerima beasiswa LPDP. Di antaranya Tasya Kamila, Maudy Ayunda, dan Gita Gutawa.
Tasya Kamila baru-baru ini dikritik karena unggahan konten ‘laporan kontribusi sebagai alumni awardee LPDP’. Kontribusinya dinilai tidak signifikan.
Polemik ini muncul karena dana LPDP berasal dari pajak rakyat. Penerima beasiswa memanfaatkan dana hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama LPDP Sudarto menyarankan agar anak pejabat, figur publik, atau keluarga mampu memilih opsi beasiswa parsial.
“Khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan keluarga yang mampu, kami membuka kesempatan partial funding,” jelasnya.
Sudarto menambahkan, LPDP mengalokasikan sekitar 25 persen dana beasiswa untuk afirmasi.
Penerima beasiswa afirmasi meliputi masyarakat di wilayah 3T, pra-sejahtera, dan berkebutuhan khusus.
LPDP juga menyediakan beasiswa untuk masyarakat berprestasi di bidang olahraga.
“LPDP memang benar-benar fokus untuk mencari top of the top talent Indonesia untuk bisa mengakses pendidikan tinggi dunia, tapi harus inklusif,” pungkasnya.
