Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menyoroti wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Menurutnya, wacana itu harus dikaji secara mendalam.
“Wacana menggeser dari pilkada langsung menjadi kepala daerah dipilih oleh DPRD perlu dikaji mendalam,” kata Said, Senin, 22 Desember 2025.
Said beralasan, agar setiap kebijakan yang diambil tidak menjadi selera politik sesaat.
Kajian mendalam juga diperlukan untuk mengetahui kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai kita membuat kebijakan berdasarkan selera politik sesaat. Kajian mendalam digunakan agar sebuah kebijakan menjawab akar masalah dan didasarkan pada kepentingan publik lebih luas,” ujarnya.
Ia mengakui pilkada langsung selama ini menghadapi sejumlah kendala, salah satunya tingginya biaya.
Namun, esensi pilkada langsung terletak pada keterlibatan rakyat secara langsung dalam memilih pemimpin daerah.
“Langkah ini bisa membengkokkan aspirasi rakyat di daerah, karena bisa jadi antara kepentingan DPRD dengan rakyat atas figur kepala daerah bisa berbeda,” jelas Said.
Said membeberkan cara menekan biaya Pilkada yang tinggi, yaitu merevisi UU Pilkada dengan memperkuat penegakkan hukum atas politik uang.
Menurutnya, peran Bawaslu sangat penting untuk memperbaiki sistem penegakkan hukum Pemilu.
Bawaslu perlu memiliki aparat penyidik independen atau melibatkan KPK khusus untuk menangani politik uang.
“Pemberi dan penerima politik uang dapat dikenai sanksi pidana lebih berat, sementara kandidat yang terlibat dibatalkan pencalonannya,” kata Said.
Ia mengusulkan pembentukan badan ad hoc di setiap daerah, melibatkan KPK, Bawaslu, akademisi, dan praktisi hukum sebagai penyidik sementara untuk mengawasi praktik politik uang, terutama saat pilkada serentak.
Langkah ini penting agar aparat yang kredibel dan cukup banyak dapat menangani praktik politik uang yang masif dan sistematis.
Said mengajak semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, perguruan tinggi, organisasi, hingga tokoh sosial, untuk menyuarakan voter education guna membentuk pemilih cerdas.
“Saya yakin jika kedua langkah ini dijalankan serius dan berkelanjutan, persoalan biaya pilkada yang mahal dapat diantisipasi. Ini bukan bim salabim sekali jadi (solusi instan), butuh proses, dan kita optimistis hal itu bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
