Fenesia – Pemerintah menegaskan bahwa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Meskipun jumlah korban terus bertambah dan akses ke sejumlah wilayah masih terputus, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai skala penanganan di tingkat provinsi masih dapat ditangani dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyatakan bahwa status bencana tetap di tingkat daerah provinsi. Ia menekankan bahwa diskusi mengenai status ini tidak perlu diperpanjang, mengingat Indonesia memiliki rekam jejak yang sangat terbatas dalam penetapan bencana nasional.
“Yang pernah ditetapkan Indonesia sebagai bencana nasional itu hanya Covid-19 dan tsunami Aceh 2004. Sementara bencana besar lain seperti gempa Palu, NTB, dan Cianjur pun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers, Jumat (28/11/2025).
Menurut Suharyanto, penetapan bencana nasional mengacu pada parameter seperti kerusakan absolut, lumpuhnya sistem pemerintahan daerah, hingga hilangnya kendali layanan publik. Kondisi banjir di Sumatra saat ini belum mencapai ambang tersebut dan masih dapat ditangani oleh struktur pemerintahan daerah dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa gambaran awal yang beredar di media sosial memang sempat memunculkan kesan mencekam, termasuk laporan masyarakat yang terisolasi dan komunikasi terputus. Namun, kondisi sebenarnya di sebagian besar lokasi kini jauh lebih terkendali.
“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang Tapanuli Tengah, tetapi wilayah lain relatif membaik,” jelasnya.
Suharyanto menambahkan, stabilitas pemerintahan daerah, akses layanan publik, dan kemampuan koordinasi masih berjalan, sehingga tidak ada urgensi untuk menaikkan status ke bencana nasional.
Meskipun berstatus bencana daerah tingkat provinsi, Suharyanto menekankan bahwa keterlibatan pemerintah pusat tidak berkurang sedikit pun. Mobilisasi bantuan justru berlangsung besar-besaran.
“Pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga memberikan dukungan maksimal. Buktinya, Presiden mengerahkan bantuan besar-besaran, TNI mengirim alutsista dalam jumlah besar, dan BNPB menggerakkan seluruh kekuatan yang ada,” tegasnya.
BNPB menilai Tapanuli Tengah (Tapteng) sebagai wilayah yang mengalami kerusakan paling parah, baik dari sisi korban jiwa maupun kendala akses. Jalan yang menghubungkan Tapanuli Utara–Sibolga masih menjadi titik paling kritis.
“Tapteng menjadi yang terparah. Jumlah meninggal dan hilang paling banyak, dan akses ke sana masih terbatas. Itu yang menjadi fokus utama kami,” kata Suharyanto.
Ia memastikan bahwa pembukaan akses dilakukan secara paralel dengan evakuasi dan penyaluran logistik. “Jalan sedang dibuka. Dari udara terlihat hanya beberapa titik yang putus akibat jembatan roboh atau longsor. Saat hujan memang tidak bisa dilalui, tetapi saat cuaca cerah jalur sudah bisa diakses,” jelasnya.
Suharyanto mengatakan bahwa kondisi cuaca cerah yang mulai muncul sejak beberapa hari terakhir sangat membantu proses evakuasi dan distribusi bantuan. Tim akhirnya dapat mencapai sejumlah titik terdampak yang sebelumnya tidak terjangkau.
“Seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan semuanya membaik. Hari ini kami bisa mengakses titik tersulit dan menyapa masyarakat. Dengan cuaca mendukung, penyaluran logistik dan pembukaan jalan akan semakin cepat,” katanya optimistis.
