Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tawarkan solusi pendanaan alternatif bagi kabupaten/kota di tengah ancaman penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026. Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menyatakan siap membantu daerah mencari sumber pembiayaan di luar APBD.
Langkah ini diambil menyusul proyeksi penurunan TKD untuk Sumut yang mencapai Rp4,7 triliun.
Penurunan tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun.
Bobby Nasution menjelaskan, Pemprov Sumut dapat membantu pembayaran bunga pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen, jadi BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby saat Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah, Senin (24/11/2025).
Infrastruktur, menurut Bobby, masih menjadi masalah utama di berbagai daerah dan kerap menjadi janji kampanye kepala daerah.
“Konektivitas antar kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, ini janji yang paling sering diucapkan. Kami mencoba memfasilitasi agar SMI dan PII bisa memberikan informasi tentang skema kerja samanya,” imbuhnya.
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, mengungkapkan, enam provinsi di Sumatera termasuk Sumut menjadi debitur aktif PT SMI dengan total nilai proyek pembiayaan publik mencapai Rp2,76 triliun.
Di Sumut, enam kabupaten/kota tercatat sebagai debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar.
“Pembangunan jalan menjadi proyek yang paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT SMI di Sumut, dan ini merupakan proyek yang sangat penting untuk pembangunan daerah,” kata Faaris.
Sosialisasi ini dihadiri oleh bupati/wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para Kepala BKAD, serta Kepala Bappelitbang se-Sumut.
