Surabaya – Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memanas setelah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf diminta mundur dari jabatannya. Desakan ini muncul dari rapat pengurus Syuriyah PBNU pada Kamis, 20 November 2025.
Menanggapi desakan tersebut, Gus Yahya, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa surat risalah rapat harian Syuriyah PBNU itu tidak memenuhi standar organisasi dan pihak Syuriyah tidak memiliki wewenang untuk memberhentikannya.
Permintaan agar Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dalam waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriyah PBNU itu disampaikan dalam rapat yang berlangsung di Hotel Aston Jakarta. Forum itu juga memutuskan, apabila Gus Yahya tidak mundur dalam batas waktu yang ditentukan, Syuriyah PBNU akan memberhentikannya dari kursi pimpinan organisasi.
Setelah isu pemakzulan Gus Yahya bergulir, PBNU segera mengumpulkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di Surabaya. Rapat koordinasi tersebut digelar pada Sabtu malam, 22 November 2025, hingga Ahad dini hari, 23 November 2025. Namun, sejumlah petinggi NU, seperti Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf dan Ketua PWNU Jawa Timur Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, tidak terlihat hadir dalam rapat tersebut.
Seusai rapat di Surabaya, Ahad dini hari, 23 November 2025, Gus Yahya menanggapi surat desakan mundur dari Syuriyah PBNU. Menurutnya, surat tersebut tidak memenuhi standar organisasi karena seharusnya tanda tangan dilakukan secara digital. “Kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital, sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kan zaman sekarang gampang sekali membuat tanda tangan scan. Maka kita lihat nanti,” kata Yahya.
Yahya juga menegaskan bahwa hasil rapat Syuriyah itu tidak memiliki wewenang untuk mencopot jabatan pengurus harian, termasuk Ketua Umum PBNU. Pencopotan jabatan, jelasnya, diatur dalam aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART) PBNU. “Rapat harian Syuriyah menurut AD/ART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum,” ujarnya.
Terlepas dari gejolak yang terjadi, Yahya optimistis organisasinya mampu segera menyelesaikan konflik internal ini dan menemukan jalan keluar terbaik. “Nahdlatul Ulama (NU) ini organisasi besar dan sudah mengalami segala macam gelombang dalam sejarahnya. Saya optimistis NU punya kemampuan untuk mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya,” tambah Yahya.
Gejolak Internal Bukan Kali Pertama
Konflik internal dan upaya pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU bukan kali pertama terjadi. Sejarah NU mencatat beberapa episode serupa, salah satunya saat Muktamar Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 1994. Kala itu, pemerintah berusaha mendongkel Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari jabatan Ketua Umum PBNU periode 1984-1999.
Alasan yang digunakan adalah tata kelola dan gaya kepemimpinan Gus Dur yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Presiden ke-2 Soeharto disebut memunculkan penantang dari internal NU yang anti-Gus Dur, yakni Abu Hasan, bahkan paman Gus Dur, KH Yusuf Hasyim, juga ikut menentang keponakannya. Kelompok Abu Hasan mengkritik manajemen NU di bawah Gus Dur lemah dan otokratik, serta menganggap langkah Gus Dur menyimpang dari khittah NU dan bertentangan dengan kepentingan organisasi. Kampanye “ABG” atau Asal Bukan Gus Dur pun didengungkan.
Muktamar Cipasung saat itu berada di bawah penjagaan militer ketat. Pejabat rezim Orde Baru, mulai dari Presiden Soeharto, Panglima TNI Jenderal Faisal Tandjung, hingga para menteri, turut hadir. Sebanyak 1.500 personel tentara dan 100 intel dikabarkan berjaga, bahkan beberapa menyamar dengan seragam Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Meski demikian, upaya mendongkel kepemimpinan Gus Dur tidak berhasil, dan ia bertahan selama tiga periode hingga gejolak Reformasi 1998.
Muktamar Lampung 2021
Peristiwa lain yang menjadi sorotan adalah Muktamar Lampung 2021. Ketua Umum PBNU periode 2010-2021 Said Aqil Siradj mengungkapkan adanya “cawe-cawe” dari presiden ke-7 untuk menghalangi dirinya terpilih kembali menjadi Ketua PBNU periode 2021-2026. “Pak Jokowi tidak senang kalau saya terpilih lagi di NU. Maka di (Muktamar) Lampung semua itu diatur sehingga saya kalah,” ucapnya dalam sebuah siniar.
Said Aqil Siradj membandingkan dirinya dengan Gus Dur yang tetap menang meskipun diintervensi oleh Orde Baru. “Gus Dur kuat, tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur,” katanya.
Dalam Muktamar di Bandar Lampung, Yahya Cholil Staquf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 dengan perolehan 337 suara, mengungguli Said Aqil Siradj yang memperoleh 210 suara. Rapat pleno yang digelar sejak Kamis malam, 23 Desember 2021, di Gedung Serbaguna Universitas Lampung itu berlangsung alot hingga Jumat pagi.
Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menanggapi pernyataan Said Aqil Siradj soal “cawe-cawe” sebagai spekulatif dan multitafsir. “Cawe-cawe itu hanya spekulatif, semua yang memiliki kekuatan politik berpotensi untuk cawe-cawe,” kata Saifullah. Ia juga mempertanyakan makna “cawe-cawe” yang dimaksudkan dalam Muktamar PBNU tiga tahun lalu itu. Menurutnya, “cawe-cawe” merupakan isu musiman yang kerap muncul menjelang Muktamar PBNU dan bukan penentu kemenangan. Saifullah memastikan bahwa pemilihan ketua umum PBNU dalam Muktamar lalu telah berlangsung secara demokratis, sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi. “Kepengurusan terbentuk secara demokratis,” tegasnya.
