Manokwari – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Manokwari, Papua Barat, bakal menggandeng petani lokal sebagai pemasok utama bahan pangan. Langkah ini diambil untuk memperkuat ekonomi daerah dan ketahanan pangan.
Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Manokwari untuk memprioritaskan hasil bumi dari masyarakat sekitar.
“Dapur SPPG wajib mengambil bahan baku dari masyarakat setempat,” kata Perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gusti Yudha, dalam sosialisasi MBG di Manokwari, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/6/2024).
Jika bahan baku tidak tersedia di sekitar SPPG, barulah bisa mencari ke wilayah lain.
BGN menekankan, pengadaan bahan baku harus dilakukan secara kolektif melalui koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Masyarakat dapat mengumpulkan hasil panen melalui koperasi atau BUMDes sebelum disetor ke SPPG dalam jumlah besar.
BGN juga mendorong petani dan peternak yang sempat berhenti untuk kembali aktif, karena dapur SPPG membutuhkan pasokan bahan makanan yang stabil dan beragam.
Setiap porsi MBG memiliki standar biaya Rp15.000, dengan alokasi Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk operasional dan tenaga kerja, serta Rp2.000 untuk keuntungan mitra dan yayasan pengelola.
Untuk menjaga kualitas gizi dan kebersihan, BGN membatasi jumlah porsi yang dikelola setiap SPPG menjadi 2.500-3.000 per hari.
BGN menegaskan, MBG bukan hanya untuk menurunkan angka gizi buruk, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, nelayan, dan usaha kecil lokal dalam rantai pasokan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, mengapresiasi pelaksanaan MBG di Manokwari dan Papua Barat.
“Penting dalam implementasi Program MBG agar bahan baku makanan bergizi diambil dari petani lokal Kabupaten Manokwari untuk mendukung ekonomi masyarakat,” kata Rumbruren.
Saat ini, terdapat 35 dapur SPPG di Papua Barat, dengan 20 di antaranya berada di Kabupaten Manokwari.
