Jakarta – Rencana pembangunan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari DPR. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai langkah ini sangat penting untuk memperkuat logistik dan pemerataan ekonomi.
BHS menyatakan, pembangunan jaringan kereta api di luar Jawa adalah kunci untuk pemerataan pembangunan.
“Inisiatif Presiden Prabowo sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia, khususnya di luar Jawa,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).
Menurut BHS, pembangunan rel kereta api di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda.
Fokusnya saat itu adalah empat pulau besar: Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Panjang rel yang dibangun mencapai sekitar 7.300 kilometer.
“Di Pulau Sumatra, misalnya, telah dibangun sekitar 2.200 kilometer jalur rel yang digunakan untuk transportasi publik dan logistik massal. Konsep ini sebenarnya sudah mengarah pada sistem kereta Trans Sumatra,” jelasnya.
BHS berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprioritaskan pembangunan rel konvensional di luar Jawa.
“Saya berharap pemerintah bisa mempertimbangkan pembangunan rel kereta api konvensional di Sumatra yang belum terealisasi sepanjang sekitar 1.300 kilometer, untuk menyambungkan jalur Trans Sumatra dari Lampung hingga Aceh,” kata BHS.
Dia memperkirakan, biaya pembangunan rel kereta sekitar Rp 40 miliar per kilometer. Total dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek Trans Sumatra sekitar Rp 52 triliun.
“Dengan modal sebesar itu, Indonesia sudah bisa memiliki jaringan kereta api Trans Sumatra yang strategis bagi konektivitas logistik nasional,” ucap BHS.
Selain itu, BHS juga mendorong pemerintah untuk membeli 100 rangkaian kereta (rolling stock) dengan anggaran sekitar Rp 10 triliun.
Sebagian rangkaian kereta bisa digunakan untuk kereta logistik.
“Dengan manfaat itu, sudah bisa dipastikan kereta api konvensional mampu memindahkan jutaan penumpang tiap tahun serta seluruh logistik sumber daya alam (SDA) maupun agriculture yang jumlahnya miliaran ton logistik per tahunnya dari hasil wilayah Sumatra,” pungkas BHS.
