Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam sektor mitigasi bencana saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BMKG dan Basarnas, Selasa (19/5). Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, Zigo mendesak BMKG untuk segera menuntaskan sembilan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 yang hingga kini belum terselesaikan. Ia menuntut transparansi terkait kendala yang menghambat penyelesaian temuan tersebut.
“Masih terdapat sembilan temuan BPK tahun 2024 yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh BMKG. Kami meminta penjelasan konkret mengenai kendala dan persoalan yang menghambat penyelesaiannya,” tegas Zigo.
Selain masalah administratif, Zigo menyoroti kerusakan sistem peringatan dini (early warning system) gempa dan tsunami di berbagai daerah. Berdasarkan laporan lapangan, ia menyebut banyak alat deteksi yang tidak lagi berfungsi optimal, sehingga membahayakan wilayah rawan bencana.
Politisi asal Sumatera Barat ini memberikan perhatian khusus pada kondisi di daerah pemilihannya. Ia menilai wilayah Sumatera Barat sangat rentan karena dilintasi patahan aktif seperti Patahan Sumani, Sianok, hingga Siulak.
“Hal yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi di Sumatera Barat. Wilayah ini dilintasi Patahan Sumani, Sianok hingga Siulak, namun hal tersebut belum pernah sekalipun disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Zigo juga menyoroti keterbatasan jaringan komunikasi di Kepulauan Mentawai dan sejumlah daerah blank spot lainnya. Ia mendesak Basarnas untuk segera melakukan pengadaan alat komunikasi darurat guna mendukung koordinasi saat terjadi bencana.
“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat Mentawai dan daerah yang mengalami kesulitan sinyal agar ada pengadaan alat komunikasi yang dapat digunakan dalam kondisi darurat,” pungkasnya.
