Jakarta – Pemerintah terus memacu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun ini. Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap penggunaan bahan baku dan menargetkan seluruh dapur MBG bersertifikasi higienis.
BGN akan menindak tegas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menggunakan bahan pabrikan atau mengandung pengawet dalam menu MBG.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, optimistis seluruh dapur MBG akan memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam satu bulan ke depan.
“Sudah 690 (memiliki SLHS). Dalam sebulan (akan terpenuhi),” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/10/2025).
Saat ini, baru 690 dari 13.347 SPPG di seluruh Indonesia yang telah mengantongi SLHS.
BGN menargetkan verifikasi hingga 200 SPPG setiap harinya dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun 6.000 SPPG di daerah terpencil.
“Jadi kita masih optimis bisa mengejar target 82,9 juta penerima manfaat sampai akhir tahun ini. Sekarang, serapan anggaran sudah Rp35 triliun,” kata Dadan.
Untuk kelancaran program MBG, BGN membutuhkan tambahan anggaran Rp14 triliun pada November 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG dan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.
“Kami baru saja menyelesaikan Keppres Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, yang diminta saya yang memimpin untuk koordinasi. Insyaallah besok keppres akan ada. Kemudian juga sudah disepakati hari ini, Perpres Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG,” jelas Zulhas.
Regulasi yang masih dalam proses penyelesaian adalah Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau Kelembagaan Badan Gizi Nasional.
