Jakarta – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendorong stimulus ekonomi hingga akhir tahun 2025. Salah satu langkah utama adalah menggeser pos anggaran yang diperkirakan tidak terserap.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah akan mencari pos anggaran yang bisa dialihkan untuk mendukung program stimulus ekonomi.
“Pos anggaran kan bisa digeser. Nanti kita lihat mana yang diprediksi tidak terserap sampai akhir tahun. Itu akan kami geser ke tempat yang lebih siap,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Selain itu, pemerintah juga membentuk tim akselerasi program pembangunan. Tim ini bertugas memastikan seluruh program berjalan dengan baik dan berdampak jangka panjang.
“Kementerian Keuangan akan menunjang seluruh program percepatan ini. Semaksimal mungkin, saya ingin nanti akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi tidak akan ada sisa anggaran berlebihan seperti dulu lagi,” ujar Purbaya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, paket stimulus ekonomi mencakup delapan program utama dan empat program tambahan.
Salah satunya adalah program magang berbayar bagi lulusan baru untuk menjembatani dunia pendidikan dengan industri.
Insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) juga diperluas, tidak hanya untuk industri padat karya, tetapi juga sektor lain seperti perhotelan, restoran, dan katering (horeka).
Program bantuan pangan yang sudah berjalan akan diperpanjang selama tiga bulan ke depan.
Pemerintah juga memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian, agar dapat diakses pekerja lepas termasuk pengemudi ojek daring (ojol).
BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan fasilitas perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah. Pemerintah menyiapkan program cash for work atau kerja padat karya di sektor perhubungan dan perumahan.
