FENESIA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengapresiasi program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menurutnya, langkah ini penting untuk melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah pertanahan.
Dalam keterangan resmi dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan, Bahtra menyampaikan bahwa masyarakat memiliki peran besar dalam mendukung program tersebut. “Semakin sering kita bersosialisasi, semakin banyak aspirasi yang dapat ditampung dan diakomodasi,” ungkapnya di Banjarbaru, Senin.
Kementerian ATR/BPN terus mendorong solusi cepat dan tepat untuk mengatasi keluhan terkait pertanahan. Bahtra menekankan bahwa keterlibatan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan. “Tanpa partisipasi aktif masyarakat, penyelesaian masalah tidak akan maksimal. Semua pihak harus bergerak bersama,” jelasnya.
Tidak Ada Lagi Citra Buruk Tentang Sulitnya Pengurusan Tanah!
Bahtra juga berharap, tidak ada lagi citra buruk tentang sulitnya pengurusan tanah dan sertipikat. “Dengan kepemimpinan yang baik, saya yakin semua elemen, terutama masyarakat, dapat berkontribusi untuk menciptakan sistem yang lebih efisien,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sulawesi Tenggara, Asep Heri, menjelaskan pentingnya Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS). Program ini membantu menyelesaikan sengketa batas tanah melalui pemasangan patok batas. “Dengan adanya patok, sengketa batas dapat dihindari,” ujarnya.
Asep menargetkan legalisasi 60.000 bidang tanah di Sulawesi Tenggara melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia optimis seluruh target akan tercapai pada Mei mendatang dengan dukungan masyarakat. “Peran aktif masyarakat sangat penting untuk menyukseskan program ini,” tegasnya.
Pada sosialisasi di Kota Kendari, Wakil Ketua Komisi II DPR RI bersama Kepala Kanwil BPN dan pejabat lainnya menyerahkan sertipikat kepada 14 perwakilan masyarakat. Upaya ini menjadi langkah nyata untuk mempercepat pendaftaran tanah dan menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan.
