Jakarta – Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah segera memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 lebih awal untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah.
Langkah percepatan ini bertujuan mengantisipasi berbagai kendala teknis sejak dini.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menegaskan perlunya tindak lanjut konkret terhadap evaluasi penyelenggaraan haji 2026.
Menurut Hidayat, implementasi masukan dari parlemen dan masyarakat sangat krusial guna menyempurnakan operasional haji mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Komisi VIII DPR RI telah menyetujui anggaran uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp4 triliun.
Dana tersebut dialokasikan sebagai pembayaran awal layanan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sesuai regulasi Pemerintah Arab Saudi.
Hidayat menekankan pentingnya menyelaraskan ritme tahapan persiapan Indonesia dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang membuka proses haji segera setelah musim berakhir.
Ia menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah melalui UU Nomor 14 Tahun 2025 telah berhasil memperbaiki tata kelola haji secara signifikan.
Penyelenggaraan haji 2026 menjadi bukti perbaikan, terutama terkait pengelolaan syarikah dan distribusi kartu nusuk.
“Haji 2027 harus lebih baik lagi sehingga jemaah dapat beribadah dengan lebih tenang, nyaman, dan khusyuk,” tegas Hidayat.
