Banda Aceh – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota segera merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp1,652 triliun.
Percepatan ini bertujuan agar dana pemulihan segera tersalurkan menjadi program konkret bagi masyarakat terdampak bencana.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menegaskan pihaknya akan melakukan pemantauan ketat terhadap penyerapan anggaran di setiap daerah.
Hasil pemantauan tersebut akan diumumkan kepada publik mulai Senin mendatang guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
“Kami minta pemerintah daerah segera merealisasikan TKD tersebut,” ujar Safrizal di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Safrizal menambahkan, pihaknya akan terus memonitor angka serapan anggaran guna memastikan progres pemulihan berjalan sesuai target.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya telah memimpin koordinasi intensif untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran.
Pengawasan tersebut mencakup kelengkapan administrasi hingga dampak nyata kegiatan bagi pemulihan wilayah.
Dari total alokasi Rp1,652 triliun, Pemerintah Provinsi Aceh mendapatkan porsi sebesar Rp824,82 miliar.
Pemerintah kabupaten/kota menerima alokasi sebesar Rp827,26 miliar, termasuk bantuan keuangan melalui skema hibah antar-daerah.
Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dengan alokasi Rp972,92 miliar untuk memulihkan konektivitas dan pelayanan dasar.
Sisanya terbagi untuk urusan lain sebesar Rp361,62 miliar, sektor pendidikan Rp194,93 miliar, pertanian Rp60,43 miliar, serta kesehatan Rp39,31 miliar.
Seluruh rencana kegiatan telah masuk dalam APBD dan didukung oleh Pergub Aceh Nomor 10 Tahun 2026 sebagai landasan hukum penyesuaian anggaran.
Safrizal memastikan seluruh program telah terencana dengan matang dan siap dieksekusi di lapangan.
“Semua kegiatan sudah tertulis dalam APBD dan tinggal dilaksanakan,” pungkasnya.
