Jakarta – Pemerintah mempercepat pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna membangun kembali ketahanan masyarakat.
Upaya ini difokuskan pada perbaikan fisik fasilitas kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemerintah menyalurkan alat kesehatan modern, memenuhi kebutuhan obat-obatan, serta memperkuat sistem surveilans untuk mengantisipasi penyebaran penyakit pascabencana.
Selain infrastruktur, pemerintah memberikan perhatian khusus pada kesehatan mental dan kesejahteraan kelompok rentan.
Dukungan psikososial kini diperkuat, dibarengi dengan pemeriksaan status gizi berkala bagi balita, ibu hamil, dan lanjut usia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, pemerintah telah mengamankan dukungan anggaran terintegrasi untuk mengawal percepatan tersebut.
Kementerian Keuangan menyetujui alokasi tahap awal senilai lebih dari Rp100 miliar khusus untuk pemulihan rumah sakit.
“Yang disetujui tahap pertama adalah untuk rumah sakit. Jadi ada Rp100 miliar lebih yang disetujui dari kesehatan,” ujar Budi di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Pemerintah saat ini juga tengah memproses percepatan dukungan bagi puskesmas agar pelayanan kesehatan tingkat pertama segera kembali optimal.
Seluruh langkah ini merupakan bagian dari Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028.
Dokumen tersebut menjadi acuan bagi 11.520 kegiatan rehabilitasi dengan total kebutuhan pendanaan mencapai Rp100,166 triliun.
Sektor kesehatan masuk dalam pilar prioritas pemulihan sosial yang mencakup 6.194 kegiatan dengan alokasi anggaran sekitar Rp18,73 triliun.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Tito menyebut sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemulihan di 53 kabupaten dan kota terdampak.
“Kami harapkan dukungan dari semua pihak, termasuk tokoh masyarakat di tiga daerah untuk bergerak bergotong royong,” tegas Tito.
