Jakarta, Fenesia.com – Implementasi kebijakan pemotongan biaya layanan marketplace sebesar 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjual produk lokal kini berada dalam fase krusial penyelarasan teknis antara pemerintah dan pelaku industri.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan insentif tersebut sudah dapat dirasakan oleh para pedagang pada awal Agustus mendatang.
Ia menegaskan, pihak kementerian saat ini sedang berupaya mempercepat integrasi sistem data internal dengan berbagai platform penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Integrasi sistem tersebut dipandang sangat vital agar mekanisme pemberian potongan biaya layanan dapat dilakukan secara otomatis bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
Pemerintah sendiri tidak ingin menunggu hingga masa transisi selama enam bulan sebagaimana diatur dalam Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 berakhir.
“Mungkin per 1 Agustus sudah bisa dijalankan,” kata Temmy saat ditemui di Jakarta, Rabu (8/7).
Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk segera merealisasikan insentif tersebut begitu infrastruktur pendukung dinyatakan siap sepenuhnya.
Di sisi lain, respons berbeda datang dari kalangan pelaku industri e-commerce yang tergabung dalam Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA.
Ketua Umum idEA, Budi Primawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima instruksi atau arahan resmi terkait kepastian tanggal pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Hingga saat ini kami belum menerima arahan resmi bahwa implementasinya akan dimulai pada 1 Agustus. Karena itu, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai waktu pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya,” kata Budi kepada Katadata.co.id, Kamis (9/7).
Ia menyatakan bahwa asosiasi pada dasarnya mendukung penuh inisiatif pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar digital.
Namun, menurut dia, aspek verifikasi data pelaku usaha menjadi tantangan yang harus diselesaikan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemberian insentif.
“Mekanismenya perlu mengacu pada ketentuan pemerintah, termasuk bagaimana status UMKM terverifikasi ditetapkan dan bagaimana data tersebut dapat diakses oleh platform,” ujar Budi.
Ia berharap pemerintah segera menyusun aturan turunan yang sederhana dan seragam guna memudahkan platform dalam melakukan penyesuaian sistem operasional.
Koordinasi yang intensif antara pemerintah dan platform digital dinilai sebagai kunci utama keberhasilan kebijakan ini di lapangan.
Temmy mengungkapkan bahwa besaran biaya layanan yang saat ini dibebankan oleh platform kepada para penjual bervariasi, yakni berkisar antara 10 persen hingga 18 persen.
Angka tersebut belum termasuk biaya tambahan lainnya seperti biaya promosi atau iklan yang biasanya juga harus ditanggung oleh para pedagang.
Pemerintah berharap dengan adanya pemotongan biaya sebesar 50 persen, margin keuntungan pelaku UMK dapat lebih terjaga di tengah ketatnya persaingan produk impor.
“Kita menyadari UMK menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk akibat maraknya produk impor di e-commerce. Untuk menjaga daya saing produk lokal, kami menyiapkan skema insentif berupa potongan biaya layanan minimal 50%,” ujar Temmy.
Pelaku usaha nantinya dapat mengajukan fasilitas insentif tersebut melalui layanan terpadu yang disediakan oleh pemerintah, yakni SAPA UMKM.
Proses ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam melindungi keberlangsungan bisnis kecil di ekosistem perdagangan digital nasional.
Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh platform e-commerce kategori non-UMK wajib mematuhi aturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam regulasi terbaru.
Kementerian UMKM terus memantau perkembangan integrasi sistem agar tidak ada hambatan administratif saat kebijakan tersebut resmi diberlakukan nanti.
