Jakarta, Fenesia.com – Bank Dunia secara resmi menaikkan status ekonomi Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country) per Juli 2026.
Pencapaian tersebut menempatkan kedua negara Asia Tenggara itu setara dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand dalam klasifikasi ekonomi global.
Keberhasilan Vietnam dan Filipina kontras dengan kondisi sektor manufaktur Indonesia yang justru menunjukkan sinyal pelemahan signifikan.
Data terbaru dari S&P Global mencatat Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia merosot ke level 46,9 pada Juni 2026.
Angka tersebut berada di bawah ambang batas 50, yang menjadi sinyal kuat terjadinya kontraksi aktivitas industri nasional.
Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyoroti penurunan tersebut sebagai indikator memprihatinkan.
“Keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa diprediksi atau bahkan dipotret dari satu indikator saja, yakni data PMI yang menurun bahkan nyungsep. Angka PMI ini merupakan indikasi sektor industri kita sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah,” kata Didik dikutip dari penjelasan resmi, Minggu (6/7).
Menurut Didik, meskipun ekonomi nasional sempat mencatatkan pertumbuhan 5,61% pada kuartal sebelumnya, angka tersebut lebih banyak didorong oleh aktivitas belanja pemerintah.
Sebaliknya, sektor industri sebagai pilar utama ekonomi justru terus mengalami perlambatan yang berkelanjutan.
Situasi ini sangat berbeda dengan Vietnam yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi stabil di angka 8% selama beberapa tahun terakhir.
Bank Dunia mencatat GNI per kapita Vietnam telah mencapai US$4.970, melampaui ambang batas US$4.636 untuk kategori menengah atas.
“Berbeda dengan Vietnam yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8%, faktor pendukungnya tidak lain adalah sektor industri yang dikembangkan selama dua hingga tiga dekade terakhir,” ujar Didik.
Ia menilai sektor industri Indonesia saat ini kehilangan arah kebijakan yang jelas serta kurang memiliki strategi industrialisasi jangka panjang.
“Sektor industri Indonesia sudah lama terombang-ambing dan tidak mempunyai pijakan kebijakan yang jelas. Data PMI manufaktur yang menurun ke zona kontraksi ini memang buah dari kebijakan yang absen terhadap sektor industri dan investasi,” ungkapnya.
Selain masalah kebijakan, dunia usaha domestik juga tertekan oleh tingginya biaya produksi dan birokrasi yang rumit.
Hal tersebut membuat para pelaku usaha cenderung menahan ekspansi dan investasi baru.
Di sisi lain, Vietnam sukses melakukan transformasi struktural melalui strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor.
“Vietnam membuat kebijakan transformasi struktur ekonomi dengan strategi industri: masuk dulu ke rantai produksi global, baru naik kelas secara bertahap,” tambah Didik.
Ia memperingatkan bahwa Indonesia berisiko tertinggal jauh dan menjadi “negara sakit” di kawasan ASEAN jika tidak segera melakukan reformasi struktural yang mendalam.
Indonesia disarankan untuk kembali menerapkan deregulasi dan debirokratisasi seperti era 1980-an dan 1990-an guna memacu kembali pertumbuhan industri yang kuat.
