Jakarta, Fenesia.com – Strategi komunikasi Kabinet Merah Putih saat ini dinilai belum mampu menjalankan fungsi sebagai penyangga citra pemerintahan secara optimal.
Riset terbaru dari Sintesa Strategi Indonesia (SSI) mengungkap bahwa beban komunikasi publik masih bertumpu sepenuhnya pada figur Presiden Prabowo Subianto.
Data tersebut dihimpun dari 231,47 juta konten dan 1 juta percakapan di berbagai platform media sosial sepanjang periode 5 Juni hingga 2 Juli 2026.
Hasil temuan menunjukkan bahwa kurang dari 20 persen konten di ruang digital yang membahas secara spesifik mengenai Wakil Presiden maupun jajaran menteri.
“Mayoritas kabinet belum menjadi penyangga citra Presiden. Komunikasi pemerintahan masih bertumpu pada figur Presiden,” tulis SSI dalam laporan risetnya, dikutip dari laman resmi lembaga tersebut, Sabtu (4/7/2026).
Ketergantungan terhadap sosok Presiden ini menyebabkan berbagai isu teknis kementerian dan implementasi kebijakan kerap bermuara langsung pada persepsi publik terhadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode keyword-based crawling yang didukung oleh klasifikasi kecerdasan artifisial dan validasi tim peneliti untuk memastikan akurasi data.
Platform yang dipantau meliputi X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, serta berbagai portal media daring nasional.
Dalam laporannya, SSI menyoroti minimnya kontribusi menteri dalam membangun narasi positif yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah.
Tercatat hanya segelintir pejabat kabinet yang mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat di dunia maya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tercatat sebagai penyumbang sentimen positif tertinggi dengan angka mencapai 40,1 persen.
Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming tercatat sebagai penyumbang sentimen negatif terbesar dalam riset ini, yakni sebesar 27,1 persen.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi M. Qodari dikategorikan sebagai tokoh dengan sentimen positif tertinggi pada kelompok menengah atau Tier 2 dengan raihan 73,3 persen.
Peran lembaga penegak hukum juga menjadi sorotan dalam riset tersebut.
Polri tercatat memberikan kontribusi sentimen positif paling kuat bagi pemerintah dengan angka 72,3 persen.
Sementara itu, Kejaksaan dengan 38,1 persen dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 26,3 persen dinilai masih didominasi oleh percakapan bernada netral.
Secara keseluruhan, persepsi publik terhadap Presiden Prabowo masih berada di zona positif dengan angka 41,5 persen, berbanding 13,8 persen sentimen negatif.
Namun, besarnya angka percakapan netral yang mencapai 44,7 persen menunjukkan bahwa legitimasi mayoritas belum sepenuhnya terbentuk.
Dinamika sentimen sempat bergejolak pada fase awal penelitian akibat pembahasan RUU Polri dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Sentimen positif mulai meningkat saat pemerintah aktif mengomunikasikan perkembangan investasi dan optimisme ekonomi nasional di pertengahan periode.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam agenda strategis seperti Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo juga menjadi pendorong utama penguatan persepsi positif di ruang digital.
