Jakarta – Kementerian Pertahanan resmi menghapus pelatihan militer dari program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Langkah ini diambil setelah instansi tersebut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi para peserta program.
Keputusan tersebut diumumkan oleh Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).
Perubahan kebijakan ini merupakan respons langsung atas insiden meninggalnya lima peserta saat mengikuti pendidikan militer sebelumnya.
Dengan aturan baru ini, peserta SPPI tidak lagi diposisikan sebagai bagian dari Komponen Cadangan (Komcad).
“Yang semula mereka juga akan menjadi Komponen Cadangan, kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan pendidikan pelatihan bela negara yang sangat berbeda sekali dengan Komcad,” ujar Donny.
Kurikulum pendidikan kini telah dirombak total untuk menghilangkan seluruh materi yang berkaitan dengan penggunaan senjata.
Selain itu, taktik dan strategi militer juga telah dicoret dari daftar materi yang harus dipelajari peserta.
“Intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer,” tegasnya.
Sebagai pengganti materi militer, kurikulum akan difokuskan pada pembentukan karakter dan kompetensi dasar.
Materi yang diberikan meliputi penguatan nilai nasionalisme, patriotisme, serta penanaman disiplin yang tinggi.
“Jadi mereka hanya diberikan pelajaran terkait dengan nasionalisme, terkait dengan patriotisme, terkait dengan disiplin,” kata Donny.
Program pendidikan juga akan menyentuh aspek pengembangan kapasitas kepemimpinan bagi para peserta.
“Kita memberikan pelajaran kepada mereka terkait dengan kepemimpinan lapangan, bagaimana mereka nantinya memimpin koperasi tersebut,” tambah Donny.
Selain perubahan materi, durasi pendidikan juga mengalami penyesuaian yang signifikan.
Jika sebelumnya pelatihan berlangsung selama satu bulan dengan konsep Komcad, kini pendidikan bela negara hanya dijadwalkan selama dua minggu.
“Dari segi waktu juga berkurang. Yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini bela negara kami perpendek menjadi dua minggu,” jelas Donny.
Sisa waktu pendidikan selama dua minggu berikutnya akan dialihkan untuk pelatihan manajerial yang lebih relevan dengan tugas peserta.
Materi manajerial ini akan disesuaikan dengan sektor penempatan lulusan SPPI di masa depan.
Peserta yang akan mengelola koperasi akan mendapatkan modul khusus dari Kementerian Koperasi.
Sementara itu, peserta yang diproyeksikan bertugas di kampung nelayan akan dibekali modul dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kalau yang ke koperasi, mereka akan lebih banyak diberikan materi modul-modul terkait dengan koperasi. Kalau yang kampung nelayan, mereka akan diberikan modul-modul terkait dengan kampung nelayan tersebut,” ungkapnya.
Pihak kementerian terkait telah menyiapkan modul pembelajaran khusus untuk mendukung pelatihan tersebut.
Meskipun terjadi perubahan mendasar pada kurikulum dan durasi, lokasi pendidikan tidak mengalami perubahan.
Peserta SPPI akan tetap menjalani masa pendidikan di 67 satuan pendidikan yang selama ini telah digunakan.
“Namun tempat pembelajaran, tempat pendidikan tetap di 67 Satdik tersebut. Cuma waktunya saja yang berubah,” tutup Donny.
