Padang – Pemerintah Kota Padang mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih skor 78,00 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angka tersebut sekaligus menempatkan Kota Padang sebagai ibu kota provinsi dengan tingkat integritas tertinggi di Pulau Sumatera.
Posisi ini didapat setelah Kota Padang mengungguli capaian ibu kota provinsi lainnya, yakni Banda Aceh dengan skor 74,95 dan Palembang sebesar 72,24. Selain itu, angka tersebut juga melampaui raihan Jambi (68,29), Pekanbaru (67,73), Medan (67,05), Bandar Lampung (66,80), serta Bengkulu (64,83).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyebut capaian tersebut sebagai bukti nyata keberhasilan implementasi Program Unggulan (Progul) Padang Amanah yang memprioritaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia menambahkan, hasil survei ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Inspektur Kota Padang, Sony Budaya Putra, memaparkan bahwa penilaian tersebut melibatkan sebanyak 1.551 responden.
Para responden tersebut berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pihak internal pegawai, pengguna layanan, mitra kerja, hingga tenaga ahli.
Dengan skor 78,00, Pemerintah Kota Padang kini berhasil berada dalam kategori status Terjaga. Keberhasilan ini turut ditopang oleh peningkatan pada komponen internal sebesar 2,47 poin.
Secara spesifik, komponen internal mencatatkan skor 74,63. Sementara itu, komponen eksternal meraih capaian yang impresif dengan angka 88,73.
Kendati demikian, Pemerintah Kota Padang tetap melakukan evaluasi mendalam terhadap sejumlah catatan dari KPK. Fokus utama evaluasi tersebut diarahkan pada sektor pengadaan barang dan jasa serta sistem promosi pegawai yang berbasis merit.
Sony memastikan, hasil SPI ini akan digunakan sebagai instrumen penguatan pengawasan internal untuk membangun budaya kerja berintegritas di seluruh perangkat daerah.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah setempat berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik serta menggencarkan sosialisasi pengendalian gratifikasi secara berkelanjutan.
