Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memangkas jumlah perusahaan secara drastis hingga tersisa 250 entitas.
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk meningkatkan efisiensi operasional serta transparansi tata kelola perusahaan pelat merah yang selama ini dinilai terlalu gemuk.
Kebijakan perampingan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6).
Prabowo menargetkan proses restrukturisasi ini dapat dirampungkan dalam waktu dua tahun ke depan agar BUMN dapat kembali berfungsi optimal untuk kepentingan rakyat.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan upaya pembersihan dan penertiban terhadap ekosistem BUMN yang sebelumnya mencapai angka lebih dari 1.000 perusahaan.
Pemerintah tercatat telah menutup lebih dari 200 perusahaan dalam tahap awal penataan yang sedang berjalan saat ini.
Dalam dialognya dengan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria, Presiden memastikan bahwa target akhir jumlah BUMN di Indonesia dipatok pada angka 250 perusahaan.
Artinya, pemerintah akan melakukan penutupan terhadap lebih dari 750 BUMN yang selama ini dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap keuangan negara.
Presiden menyoroti tingginya beban organisasi atau overhead yang ditanggung negara akibat jumlah direksi dan komisaris yang terlalu banyak di tiap-tiap perusahaan.
Ia memberikan gambaran konkret mengenai besarnya beban biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menggaji ratusan direktur utama, jajaran direksi, hingga dewan komisaris di perusahaan yang tidak produktif.
“750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegas Prabowo.
Menurut Prabowo, kondisi jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam menciptakan efisiensi pengelolaan aset negara.
Selain efisiensi, Presiden juga merespons usulan dari kalangan akademisi terkait kewajiban alokasi sebagian laba BUMN untuk sektor riset dan inovasi.
Prabowo menyambut baik usulan tersebut namun menekankan bahwa syarat utama dari kebijakan tersebut adalah kemampuan perusahaan dalam mencetak laba terlebih dahulu.
Ia mengapresiasi kinerja lembaga Danantara yang dinilai telah berhasil mendorong perubahan positif pada neraca keuangan BUMN dalam satu tahun terakhir.
“Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba,” tambah Presiden.
Penataan ini diharapkan mampu mengubah wajah BUMN menjadi entitas yang lebih ramping, profesional, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat luas.
Pemerintah optimistis bahwa melalui penyederhanaan ini, pengelolaan perusahaan negara akan menjadi jauh lebih transparan dan akuntabel di masa depan.
