Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana strategis pemerintah untuk melakukan perampingan besar-besaran terhadap jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini diambil sebagai upaya konkret dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki tata kelola perusahaan milik negara.
Prabowo menyatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menjalankan proses pengurangan jumlah BUMN secara bertahap. Target akhirnya adalah menyisakan sekitar 250 perusahaan dari jumlah yang sebelumnya mencapai angka di atas 1.000 entitas.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam sambutan pada acara Penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026, Minggu (28/6).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memaparkan bahwa pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan. Ia kemudian berdiskusi dengan jajaran terkait mengenai target akhir perampingan tersebut yang diproyeksikan mencapai 250 BUMN.
Presiden menyoroti bahwa banyaknya jumlah BUMN saat ini telah menjadi beban bagi keuangan negara. Ia menilai operasional perusahaan yang tidak produktif justru menyerap anggaran rakyat dalam jumlah besar.
Menurut Prabowo, beban biaya operasional atau overhead menjadi sangat tinggi karena harus menanggung gaji direksi dan komisaris di ratusan perusahaan yang tidak memberikan keuntungan signifikan bagi negara.
Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, ujar Prabowo.
Ia merinci, jika satu perusahaan memiliki satu direktur utama, empat hingga lima direktur, serta sepuluh komisaris, maka akumulasi biaya yang dikeluarkan sangat membebani kas negara.
Saudara-saudara, ini uang rakyat semua, tegas Prabowo.
Perusahaan yang tidak memberikan profit namun tetap beroperasi hanya akan menghabiskan anggaran untuk menutupi biaya operasional. Oleh karena itu, Presiden menekankan perlunya langkah restrukturisasi yang lebih rasional.
Prabowo menargetkan agar seluruh proses perampingan dan reformasi BUMN ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Ia menginstruksikan agar langkah konkret ini sudah tuntas dalam tahun ini.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan pengelolaan perusahaan negara yang lebih efisien dan transparan. Prabowo optimistis bahwa reformasi ini akan membawa perubahan signifikan dalam kurun waktu dua tahun ke depan.
Melalui perampingan ini, pemerintah berharap BUMN dapat lebih fokus pada produktivitas dan pelayanan publik. Perusahaan yang tersisa dituntut untuk bekerja lebih transparan demi kepentingan masyarakat luas.
Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat, pungkasnya.
Kebijakan ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam menata ulang struktur ekonomi negara. Dengan jumlah yang lebih ramping, diharapkan pengawasan dan performa BUMN dapat lebih mudah dikendalikan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
