Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pengusutan transparan atas meninggalnya peserta latihan dasar kemiliteran (latsarmil) untuk calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan Merah Putih.
Ia menilai kematian peserta latsarmil itu tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan yang terang. Usman juga menyoroti lambatnya Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyampaikan informasi tersebut kepada publik.
“Ada banyak kejanggalan. Keluarga korban dan publik memiliki hak untuk mengetahui penyebab kematian dan mengusut tuntas siapa yang bertanggungjawab,” kata Usman dikutip di Jakarta pada Jumat (26/6/2026).
Menurut dia, pengusutan harus segera dilakukan karena para peserta sebelumnya telah dinyatakan layak mengikuti latsarmil oleh Kemenhan. Namun, saat menjalani latihan, mereka justru kehilangan nyawa.
“Ini tragedi dan harus ada investigasi independen atas kematian mereka. Apalagi Kementerian Pertahanan mengklaim keduanya telah melalui pemeriksaan kesehatan yang menyatakan mereka memenuhi syarat untuk menjalani pelatihan tersebut,” ujar Usman.
Usman menilai peristiwa itu menunjukkan bahaya meningkatnya militerisme bagi warga sipil. Ia juga menyebut pelatihan militer bagi calon manajer KDKMP dan KNMP sejak awal sudah keliru.
“Ini harus dihentikan. Yang diperlukan adalah pelatihan keterampilan manajemen usaha, dan komunikasi yang dialogis, bukan pelatihan militer yang berbasis kekuatan fisik dan komunikasi monologis,” ucap Usman.
