Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp392,496 miliar. Permohonan ini disampaikan oleh Menteri PPPA, Arifah Fauzi, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu.
Usulan tersebut merupakan upaya kementerian untuk meningkatkan pagu indikatif yang saat ini tercatat sebesar Rp187 miliar. Sebelumnya, pagu awal yang dialokasikan bagi kementerian tersebut berada di angka Rp136,293 miliar.
Menteri Arifah Fauzi merinci bahwa penambahan dana ini akan difokuskan pada dua program utama. Program pertama menyasar bidang kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dengan alokasi sebesar Rp336,311 miliar.
Sementara itu, program kedua difokuskan pada dukungan manajemen kementerian dengan anggaran yang diusulkan sebesar Rp56,185 miliar. Menurut Arifah, penguatan anggaran ini menjadi krusial guna memastikan seluruh mandat strategis kementerian dapat terlaksana secara optimal.
Dana tambahan tersebut direncanakan untuk mendukung sejumlah kebutuhan prioritas. Cakupannya meliputi penguatan pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, serta penyediaan perlindungan khusus bagi anak.
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memperkuat pengawasan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pihak kementerian juga berencana menggunakan dana tersebut untuk memperkuat tata kelola internal organisasi.
Dalam rapat tersebut, Arifah Fauzi turut menyoroti kebutuhan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) untuk tahun 2027. Kementerian mengajukan penambahan alokasi DAK NF PPA menjadi Rp94,801 miliar.
Langkah ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan di daerah. Arifah menegaskan bahwa saat ini belum seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang telah terbentuk mampu terakomodasi sebagai penerima DAK NF PPA.
Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, pemerintah berharap seluruh UPTD PPA di berbagai wilayah dapat menerima dukungan dana. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan di tingkat daerah.
Menteri PPPA menekankan bahwa isu perempuan dan anak merupakan persoalan lintas sektor yang membutuhkan respons cepat. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pelaksanaan program prioritas berpotensi tidak berjalan maksimal.
Fokus utama kementerian ke depan mencakup peningkatan pencegahan serta penanganan kasus kekerasan. Selain itu, kementerian berkomitmen memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana yang responsif terhadap gender dan hak anak juga menjadi perhatian khusus dalam rencana anggaran ini. Arifah menilai dukungan pembiayaan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menghasilkan data yang kuat dan pengawasan yang efektif.
Ketersediaan anggaran yang memadai dipandang sebagai prasyarat utama dalam menjalankan mandat kementerian. Tanpa dukungan tersebut, efektivitas layanan bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia akan sulit dipertahankan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
