Sijunjung – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, melakukan peninjauan langsung terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Batu Gando, Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung, Selasa (19/5/2026).
Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah daerah menyusul rentetan kecelakaan tambang ilegal yang memakan korban jiwa.
Dalam kunjungan yang didampingi Wakil Bupati Sijunjung serta jajaran OPD Pemprov Sumbar, Mahyeldi mendapati aktivitas penambangan masih berlangsung masif.
Ia menemukan penggunaan ponton dan ratusan box talang yang terpasang di sepanjang aliran sungai.
Di lokasi, Mahyeldi sempat berdialog dengan para penambang terkait legalitas usaha mereka.
Ia meminta agar para pelaku usaha segera menempuh jalur resmi agar aktivitas ekonomi tetap berjalan sesuai koridor hukum.
“Kalau belum punya izin, segera urus izinnya. Pemerintah sudah menyiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kita dorong penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) supaya aktivitas masyarakat bisa berjalan sesuai aturan,” tegas Mahyeldi di hadapan para penambang.
Lebih lanjut, Mahyeldi menegaskan bahwa pemerintah pada dasarnya tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah.
Namun, ia menekankan agar setiap aktivitas dilakukan dengan standar keamanan yang baik tanpa merusak ekosistem lingkungan.
“Kita tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan cara yang membahayakan diri sendiri dan merusak lingkungan,” ujar Mahyeldi.
Catatan di lapangan menunjukkan bahwa praktik tambang ilegal di Sijunjung masih marak di sejumlah titik.
Fenomena ini menjadi perhatian serius pemerintah mengingat tingginya risiko keselamatan bagi para pekerja.
Sebelumnya, tragedi memilukan terjadi pada Rabu (13/5/2026), di mana longsor di tambang ilegal kawasan Sintuk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, menewaskan sembilan penambang emas.
Dalam kunjungan tersebut, Mahyeldi juga meluangkan waktu melayat ke rumah duka salah satu korban, Madi (24), di Nagari Padang Laweh. Ia menyampaikan duka mendalam kepada pihak keluarga atas musibah yang menimpa.
“Kejadian ini harus menjadi pelajaran bersama. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah ingin masyarakat tetap bisa bekerja, tetapi harus dengan cara yang legal dan aman,” pungkasnya.
