Jakarta – Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi memberikan apresiasi terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Langkah ini dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.
“Kita mengapresiasi Presiden Prabowo yang secara langsung hadir di DPR untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun komunikasi politik dan transparansi kepada rakyat melalui parlemen,” ujar Habib Aboe melalui keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).
Politisi Fraksi PKS ini menekankan agar target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah harus dibarengi dengan aksi nyata yang berpihak pada masyarakat kecil. Fokus utamanya meliputi perlindungan daya beli, penciptaan lapangan kerja, serta pengendalian harga kebutuhan pokok.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat. Jangan sampai angka makro terlihat baik, tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan dan menghadapi tekanan biaya hidup,” tegasnya.
Selain itu, Habib Aboe menyoroti pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam pengelolaan fiskal, terutama terkait manajemen utang dan efektivitas belanja negara. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBN harus berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita mendukung pembangunan nasional, tetapi pengelolaan anggaran harus tetap prudent, efisien, dan tepat sasaran. Setiap rupiah APBN harus kembali kepada kepentingan rakyat,” jelas dia.
Ia juga mendorong pemerintah memprioritaskan penguatan sektor pangan, energi, dan UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional agar Indonesia tidak rentan terhadap gejolak global.
“Ketahanan pangan, energi, dan penguatan UMKM harus menjadi prioritas. Ini penting agar ekonomi nasional memiliki fondasi yang kuat,” pungkasnya.
Habib Aboe menambahkan, Fraksi PKS berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan RAPBN secara kritis dan konstruktif guna memastikan kebijakan fiskal pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan keadilan sosial.
