Jakarta – Infrastruktur cloud Microsoft diduga kuat dimanfaatkan oleh badan intelijen Israel untuk memata-matai warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Skandal ini memicu penyelidikan internal perusahaan yang berujung pada pencopotan General Manager Microsoft Israel, Alan Haimovich.
Haimovich, yang telah menjabat selama empat tahun, dipastikan akan meninggalkan perusahaan pada akhir bulan ini. Untuk sementara, operasional Microsoft Israel akan berada di bawah kendali manajemen Microsoft Prancis.
Laporan investigasi yang dirilis The Guardian dan +972 Magazine mengungkap bahwa militer Israel secara diam-diam menyimpan basis data besar berisi rekaman panggilan telepon warga Palestina di server Microsoft yang berlokasi di Eropa.
Presiden Microsoft, Brad Smith, menyatakan bahwa hasil tinjauan internal perusahaan mengonfirmasi sebagian temuan investigasi tersebut. “Kami telah menonaktifkan sejumlah layanan penyimpanan cloud dan AI untuk satu unit di dalam kementerian pertahanan Israel,” ujar pihak Microsoft.
Skala penggunaan infrastruktur ini tergolong masif. Per Juli 2025, tercatat lebih dari 11.500 terabyte data militer Israel, yang setara dengan 200 juta jam audio, tersimpan di pusat data Azure di Belanda dan Irlandia. Sistem ini mampu memproses sekitar satu juta panggilan per jam.
Menurut tiga sumber dari Unit 8200, platform berbasis cloud tersebut digunakan untuk mempersiapkan serangan udara dan mendukung operasi militer. Infrastruktur ini juga menjadi penopang bagi alat penargetan berbasis kecerdasan buatan (AI) kontroversial milik Israel, yakni Gospel dan Lavender.
Kesepakatan penggunaan server ini disebut telah difinalisasi pada 2021 dalam pertemuan antara CEO Microsoft Satya Nadella dan komandan Unit 8200 saat itu, Yossi Sariel.
Keputusan Microsoft untuk membatasi akses Unit 8200 diambil setelah adanya tekanan dari internal perusahaan melalui kampanye ‘No Azure for Apartheid’. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan risiko hukum di Eropa terkait lokasi server yang digunakan untuk menyimpan data pengawasan tersebut.
Tinjauan internal Microsoft menyimpulkan adanya kegagalan manajemen dan kurangnya transparansi yang merusak kepercayaan antara kantor pusat Microsoft dengan cabangnya di Israel.
