Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai masyarakat desa yang tidak menggunakan dolar Amerika Serikat merupakan upaya untuk menjaga stabilitas psikologis publik di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Langkah ini diambil guna mencegah kepanikan yang berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi dan politik nasional.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa pesan tersebut tidak perlu dimaknai secara harfiah. Menurutnya, Presiden hanya ingin memastikan masyarakat tetap tenang meskipun rupiah saat ini berada di level Rp17.722 per dolar AS sejak awal April 2026.
“Pernyataan Pak Presiden adalah upaya menenangkan masyarakat agar tidak terpancing rumor. Sangat wajar jika seorang kepala negara memberikan afirmasi positif saat terjadi gejolak nilai tukar agar tidak terjadi kepanikan massal,” ujar Misbakhun usai rapat bersama Bank Indonesia di Jakarta, Senin (19/5/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, sempat melontarkan pernyataan bahwa masyarakat desa tidak perlu mencemaskan fluktuasi dolar karena transaksi di desa tidak menggunakan mata uang asing tersebut.
Namun, pakar ekonomi dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh menyederhanakan persoalan hanya dengan menenangkan psikologi publik. Meski tidak bertransaksi langsung dengan dolar, masyarakat perdesaan tetap terdampak secara tidak langsung oleh pelemahan rupiah.
Syafruddin menjelaskan bahwa sistem harga nasional sangat dipengaruhi oleh nilai tukar. Pelemahan rupiah memicu kenaikan biaya impor komoditas penting seperti pupuk, pakan ternak, pestisida, hingga alat pertanian.
“Dampak pelemahan rupiah merambat melalui rantai distribusi, mulai dari pelabuhan, distributor, hingga sampai ke tingkat kios tani dan rumah tangga di desa. Jadi, meskipun mereka tidak memegang dolar, kenaikan harga barang akibat inflasi impor tetap dirasakan oleh masyarakat desa,” ungkap Syafruddin.
Hingga saat ini, nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan berat di pasar keuangan. Fokus pemerintah saat ini dinilai harus tetap konsisten pada langkah-langkah stabilisasi ekonomi, di samping upaya menjaga sentimen positif di masyarakat agar tidak terjerumus dalam spekulasi pasar yang merugikan.
