Nganjuk – Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tidak panik menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa fluktuasi mata uang tersebut tidak berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di perdesaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam peluncuran gerai Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026. Menurut Prabowo, masyarakat desa yang bertransaksi menggunakan rupiah tidak perlu risau selama kondisi ekonomi makro tetap terkendali.
Kritik terhadap Penyederhanaan Masalah
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai upaya pemerintah menenangkan publik memang krusial untuk menjaga stabilitas psikologis. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak menyederhanakan dampak pelemahan rupiah.
Syafruddin menjelaskan, meskipun masyarakat desa tidak melakukan transaksi langsung menggunakan dolar, mereka tetap terikat dalam sistem harga nasional yang sangat bergantung pada mata uang tersebut. Dampak pelemahan rupiah akan merembet masuk ke desa melalui rantai distribusi barang impor.
“Desa tidak perlu membayar dengan dolar untuk merasakan dampak dolar. Biaya produksi seperti pupuk, pakan ternak, pestisida, hingga alat pertanian sangat bergantung pada harga impor,” ujar Syafruddin, Ahad, 17 Mei 2026.
Tekanan Ganda bagi Sektor Pertanian
Menurut Syafruddin, pelemahan rupiah berisiko menaikkan harga berbagai kebutuhan pokok, mulai dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi hingga komponen biaya angkut hasil panen. Kondisi ini menciptakan tekanan ganda bagi petani dan peternak kecil di perdesaan.
Ia menyoroti disparitas antara kenaikan biaya produksi yang terjadi cepat dengan harga jual hasil panen yang cenderung stagnan. Seringkali, margin keuntungan petani tergerus karena harga di tingkat bawah ditentukan oleh tengkulak atau mekanisme pasar lokal yang tidak serta-merta menyesuaikan dengan kondisi global.
Syafruddin menegaskan bahwa keuntungan dari rupiah yang melemah biasanya hanya dinikmati oleh eksportir komoditas besar, namun manfaat tersebut jarang tersalurkan ke tingkat petani kecil. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk mengubah narasi kebijakan.
“Pesan pemerintah seharusnya bukan ‘desa tidak pakai dolar’, melainkan ‘desa tidak boleh menanggung dampak dolar sendirian’. Pemerintah harus lebih serius menjaga stabilitas harga energi, pangan, dan input produksi agar tekanan nilai tukar tidak membebani dapur rumah tangga di desa,” tutupnya.
