Sidoarjo – Pemerintah terus memantau pembangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo. Target penyelesaiannya adalah Juni 2026.
Abdul Haris, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemenko PM, meninjau langsung. Turut hadir perwakilan dari Kementerian PUPR, Kemenag, dan Kemendagri.
Monitoring dilakukan pada Kamis, 2 April 2026.
Abdul Haris menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian. Hal ini untuk memastikan pembangunan sesuai target yang ditetapkan.
“Pelaksanaan monitoring dan koordinasi lapangan ditujukan untuk memastikan pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny dapat diselesaikan sesuai target (Juni 2026),” ujarnya, Jumat, 3 April 2026.
Pesantren diharapkan bisa digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027. Ini sesuai arahan Menko PM, Muhaimin Iskandar.
Saat ini, pembangunan fisik telah mencapai 22,35 persen. Angka ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 20,33 persen hingga 31 Maret 2026.
Kepala proyek dari Waskita Karya melaporkan potensi keterlambatan. Hal ini disebabkan kehati-hatian dalam pemasangan tiang pancang agar tidak berdampak pada bangunan sekitar.
Pihak Pondok Pesantren Al Khoziny mengusulkan pemenuhan sarana pendukung pembelajaran. Kemenag berjanji akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan tersebut.
Kementerian PUPR meminta dukungan Kemenko PM untuk mempercepat tindak lanjut usulan anggaran pembangunan pesantren tahun 2026. Usulan ini telah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara.
Kemenko PM juga menyoroti kasus hukum yang menjerat Amsal Christy Sitepu, seorang pekerja kreatif di bidang videografi. Kemenko PM menilai kasus ini sebagai alarm bagi ekosistem ekonomi kreatif Indonesia.
