Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberi tenggat penyelesaian persoalan sampah nasional yang telah berlangsung puluhan tahun. Pemerintah menargetkan praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka dihentikan paling lambat Mei 2028.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas di tengah meningkatnya tekanan pemerintah terhadap krisis sampah yang kini disebut telah masuk tahap darurat di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto juga disebut turun langsung memberi perhatian serius dan meminta percepatan penanganan dalam dua tahun ke depan.
“Kalau teman-teman enggak selesai, nanti boleh saya diprotes di Mei 2028,” kata Zulhas saat menghadiri deklarasi Gerakan Pilah Sampah di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu 10 Mei 2026.
Zulhas mengatakan persoalan sampah sudah menjadi pekerjaan rumah besar Indonesia selama hampir delapan dekade. Menurut dia, kondisi itu menjadi ironi di tengah ambisi pemerintah membawa Indonesia menjadi negara maju dengan tata kelola lingkungan yang modern.
Pemerintah kini mengandalkan percepatan pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai tulang punggung penyelesaian masalah. Hingga kini, sebanyak 71 kota dan kabupaten disebut telah menandatangani proyek pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
Langkah itu berjalan seiring penerapan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanganan Sampah Perkotaan Menjadi Energi Listrik.
“Alhamdulillah Gubernur Jakarta sudah tanda tangan, sudah 71 kota ya. Tahun 2027 target 50 persen, lalu Mei 2028 termasuk Bantargebang, Insya Allah akan kita selesaikan,” kata Zulhas.
Pemerintah menargetkan progres penanganan sampah di 71 kota yang masuk dalam 22 kawasan aglomerasi terus dipercepat. Saat ini, capaian program disebut baru menyentuh sekitar 22,5 persen.
“Kita akan selesaikan sampai Mei 2028 untuk yang darurat dan itu nanti tidak boleh open dumping lagi,” tandasnya.
