Padang – Pemerintah Kota Padang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan RSUP Dr. M. Djamil Padang.
Komitmen itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik dan Penyampaian Informasi Publik terkait Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) yang digelar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (15/6/2026).
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pengembangan rumah sakit tersebut sejalan dengan arah pembangunan Kota Padang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, yakni mewujudkan kota perdagangan dan jasa.
Ia menilai investasi ini bukan hanya penting bagi kemaslahatan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu upaya menekan angka pengangguran di Kota Padang.
“Pemerintah Kota Padang berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan RSUP Dr. M. Djamil.
Hal ini sejalan dengan visi Kota Padang, mewujudkan kota pintar dan kota sehat.
Kedua tujuan tersebut sangat sejalan dengan pengembangan RSUP Dr. M. Djamil sebagai pusat layanan kesehatan yang modern dan berkualitas,” ujar Fadly Amran.
Sementara itu, Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Dovy Djanas menjelaskan bahwa pengembangan rumah sakit tersebut mendesak dilakukan karena tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) telah mencapai hampir 90 persen.
Menurut dia, pihaknya telah memperoleh pendanaan sekitar Rp1 triliun untuk membangun dua fasilitas utama, yakni Central Medical Unit dan gedung ruang rawat inap.
“Kita mendapatkan pendanaan untuk pengembangan RSUP Dr. M. Djamil sekitar Rp1 triliun. Ada dua gedung yang akan kami bangun, yaitu Central Medical Unit dan gedung ruang rawat inap,” jelas Dovy.
Dovy menambahkan, RSUP Dr. M. Djamil menjadi salah satu dari delapan rumah sakit yang memperoleh pembiayaan dalam program pengembangan layanan kesehatan nasional.
Proyek itu ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan 2027.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Sumatera Barat dan wilayah Sumatera bagian tengah.
Forum konsultasi publik itu turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang, perwakilan PT Kereta Api Indonesia (Persero), masyarakat di lingkungan rumah sakit, serta unsur terkait lainnya.
