Washington DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berhasil mencapai gencatan senjata di Gaza melalui diplomasi “di balik layar”, mengakhiri perang Israel-Hamas yang telah berkecamuk selama dua tahun. Pencapaian ini terungkap pada Rabu (8/10/2025), ketika Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membisikkan kepada Trump, di tengah pertemuan yang disiarkan televisi, bahwa kesepakatan gencatan senjata sudah dekat.
Merespons kabar tersebut, Trump segera menulis di akun media sosial Truth Social miliknya, “BERSUKACITALAH PARA PEMBAWA PERDAMAIAN!” Upaya diplomatik ini mencakup penekanan langsung terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan penggalangan dukungan dari negara-negara jazirah Arab, yang juga disebut-sebut sebagai bagian dari ambisi Trump untuk meraih penghargaan Nobel Perdamaian.
Ketika menjamu Netanyahu di Gedung Putih pada 29 September 2025, Trump secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada PM Israel itu, sekaligus meluncurkan rencana perdamaian 20 poin miliknya. “Jika Hamas tidak menerima rencana ini, maka Israel akan mendapat dukungan penuh dari saya untuk menyelesaikan tugas dan menghancurkan Hamas,” kata Trump kala itu.
Namun, di balik dukungan publik tersebut, Trump diam-diam menekan Netanyahu untuk menerima kesepakatan yang telah disusun melalui konsultasi ekstensif dengan para pemimpin Arab dan negara Muslim di pertemuan PBB beberapa hari sebelumnya. Trump menghadapi Netanyahu dengan beberapa poin krusial yang sebelumnya ditolak keras oleh Israel, termasuk kemungkinan pembentukan negara Palestina.
Ketegangan memuncak ketika Israel menyerang anggota Hamas di Qatar, negara sekutu AS, saat negosiasi berada pada tahap sensitif. Serangan itu membuat Trump murka dan mendorongnya menggalang persatuan negara-negara Arab agar tetap menyokong rencana damai.
Trump bahkan memaksa Netanyahu menelepon langsung pemimpin Qatar dari Ruang Oval untuk menyampaikan permintaan maaf. Dalam foto resmi yang dirilis Gedung Putih, Trump tampak duduk memegang telepon untuk Netanyahu, sementara PM Israel itu membacakan isi permintaan maaf dari secarik kertas.
Seorang pejabat tinggi Qatar juga turut menyimak panggilan tersebut untuk memastikan Netanyahu tetap berkomitmen pada jalur perundingan. Setelah insiden itu, Trump menandatangani perintah luar biasa yang menjamin dukungan keamanan AS terhadap Qatar, mempertegas arah kebijakan luar negeri yang lebih condong ke dunia Arab.
Tidak seperti para pendahulunya, Trump memulai masa kepresidenan keduanya dengan kunjungan besar ke negara-negara Teluk seperti Qatar, Mesir, dan Uni Emirat Arab, tanpa singgah di Israel. Langkah ini mengingatkan kembali pada keberhasilannya mendorong Perjanjian Abraham pada masa jabatan pertamanya, yang menormalisasi hubungan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko dengan Israel.
Namun, kali ini presiden ke-47 AS itu menggunakan strategi berbeda: menekan Israel dan menyatukan negara-negara Arab di bawah satu rencana perdamaian Gaza. Ia juga mengajak negara-negara Arab berunding membahas akhir perang Gaza di sela-sela Sidang Umum PBB beberapa waktu lalu.
Untuk mempercepat proses, Trump memberikan ultimatum kepada Hamas hingga 5 Oktober 2025 untuk menyepakati rencananya atau menghadapi “bencana seperti neraka”. Trump kemudian mengklaim keberhasilan ini sebagai pencapaian pribadinya.
Menanggapi tekanan tersebut, Hamas memainkan isu pembebasan sandera sebagai poin negosiasi, sesuai janji Trump kepada keluarga para sandera yang ia temui secara berkala di Gedung Putih.
Meskipun Hamas belum menyetujui sebagian besar poin dalam rencana damai Trump, politisi Partai Republik itu terus mendorong kedua pihak segera menyepakati gencatan senjata. Kepada sebuah media, Trump menyampaikan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Netanyahu.
“Bibi (panggilan Netanyahu), ini kesempatanmu untuk menang,” ucapnya, menirukan perkataannya kala itu. “Ia baik-baik saja dengan itu. Dia harusnya baik-baik saja. Dengan saya, Anda harus baik-baik saja,” pungkas Trump.
