Jakarta – TNI menegaskan komitmennya memberantas premanisme yang melibatkan oknum tentara yang berlindung di balik organisasi masyarakat (ormas). Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI siap menindak tegas anggota TNI yang menyalahgunakan wewenang dan terlibat aksi premanisme.
“Kalau ada oknum TNI terlibat dalam ormas preman, kita yang tangani,” tegas Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Yusri menjelaskan, penindakan terhadap preman dari unsur masyarakat sipil tetap menjadi wewenang kepolisian. Puspom TNI fokus menertibkan internal.
Puspom TNI, lanjut Yusri, akan terus berkoordinasi dengan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Operasi bersama akan terus digencarkan.
“Intinya kita tetap menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kita selalu bersama-sama dengan Polri untuk menjaga Kamtibmas,” ujarnya.
Selain itu, Puspom TNI mengoptimalkan pengumpulan informasi intelijen untuk mencegah aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas.
“Kita berkolaborasi dengan intelijen dari kepolisian, BIN, dan BAIS. Informasi yang ada kita kombinasikan dan analisis untuk melakukan pencegahan,” jelas Yusri.
Pemerintah sendiri telah membuka saluran pengaduan masyarakat melalui Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan.
Menko Polhukam Budi Gunawan mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau intimidasi yang dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu. Langkah ini diambil untuk memberantas premanisme dan ormas yang menghambat investasi di Indonesia.
