Jakarta – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk segera mengalokasikan dana guna membantu jutaan petani sawit rakyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak parah oleh banjir. Bencana ini telah menyebabkan sedikitnya satu juta petani kehilangan akses ke kebun mereka dan mengalami gangguan pendapatan signifikan, menurut pernyataan Ketua Umum SPKS, Sabarudin, dari Jakarta pada 12 Desember 2025.
Sabarudin menegaskan bahwa skala dampak bencana saat ini sangat besar, melampaui insiden biasa. “Ketika satu juta petani terdampak, ini bukan sekadar bencana biasa. Ini situasi yang membutuhkan respons cepat, terarah, dan berpihak kepada petani,” ujarnya, menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk menjamin keberlangsungan hidup jutaan keluarga petani sawit.
Ia menjelaskan bahwa dana sawit yang dikelola BPDP bersumber dari pungutan ekspor, yang dihimpun dari kontribusi petani dan pelaku industri dalam negeri, dengan nilai mencapai Rp30–50 triliun per tahun. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dana tersebut diprioritaskan untuk membantu petani saat mereka berada dalam kondisi sulit.
Banjir besar di tiga provinsi tersebut telah memutus akses jalan, merusak kebun, dan menghambat perputaran ekonomi di tingkat petani. Dukungan dana sawit menjadi harapan besar sebagai bentuk kehadiran negara untuk pemulihan pertanian.
SPKS juga menyoroti bahwa selama ini lebih dari 90 persen dana sawit justru digunakan untuk mendukung program biodiesel yang mayoritas menguntungkan perusahaan besar. Dalam situasi bencana seperti sekarang, Sabarudin menilai sudah saatnya dana sawit dialokasikan lebih luas untuk kepentingan langsung petani.
“Petani jangan dibiarkan menanggung beban ini sendirian,” tambah Sabarudin. Ia meminta agar penyaluran dana dilakukan dengan cepat, transparan, dan melibatkan organisasi petani, guna memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
