Jakarta – Anggota DPD RI, Paul Finsen Mayor, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera berdialog dengan Ketua Sinode GKI Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu. Desakan ini menyusul pernyataan Pdt. Andrikus Mofu yang menyesalkan keputusan Papua bergabung dengan Indonesia.
Paul Finsen Mayor menilai pernyataan Ketua Sinode GKI tersebut bukan hanya soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua. Menurutnya, ada persoalan mendalam yang harus dicermati.
“Pernyataan Ketua Sinode GKI Tanah Papua jangan dipandang secara sempit. Ini bukan hanya soal PSU Pilkada Papua atas kemenangan calon tertentu,” ujar Paul Finsen Mayor, Kamis (18/9/2025).
Senator yang juga anggota Komite I DPD RI ini menambahkan, penyesalan bergabung ke Republik Indonesia harus dimaknai secara luas. Ia menilai ada akumulasi masalah yang membuat masyarakat Papua kecewa.
Paul Finsen Mayor menyebut pernyataan Ketua Sinode GKI sebagai tamparan keras bagi Presiden Prabowo terkait penanganan masalah Papua. Ia menyarankan pemerintah pusat berhati-hati dalam memperlakukan Papua.
“Yang bersuara adalah Sinode GKI Tanah Papua dengan jumlah jemaat yang besar hingga jutaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pernyataan ini jangan dianggap remeh dan harus dilihat secara jernih dalam skala luas. Pasalnya, pembangunan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Papua, masih ada diskriminasi dan kebijakan yang menyakiti hati orang Papua.
Untuk itu, Paul Finsen Mayor mendesak Presiden Prabowo merespons cepat dengan mengundang dan mengajak bicara Ketua Sinode GKI Tanah Papua. Ia khawatir pernyataan tersebut menjalar hingga akar rumput dan memicu permasalahan lebih besar.
“Kami minta secepatnya Presiden Prabowo undang Ketua Sinode GKI Tanah Papua dan jajarannya agar ada solusi konkret untuk pembangunan di 6 provinsi di Papua,” pungkasnya.
Sebelumnya, ribuan jemaat dan warga berkumpul di halaman Kantor Sinode GKI Papua, Argapura, Kota Jayapura, Rabu (17/9). Mereka merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil PSU Pemilihan Gubernur Papua yang dinilai belum mencerminkan keadilan bagi rakyat Papua.
