Surabaya – Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, Said Abdullah, mengkritik keras wacana evaluasi Pilkada langsung. Ia menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah langkah gegabah dan berpotensi menarik mundur demokrasi Indonesia.
“Hati-hati. Kita sudah begitu maju, begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang,” kata Said usai acara PDIP Jatim, Minggu (21/12).
Said berpendapat Pilkada langsung adalah bagian dari pendewasaan demokrasi. Wacana Pilkada tak langsung perlu dikaji mendalam agar tidak mengorbankan esensi demokrasi.
“Sesungguhnya kita mau maju, demokrasi kita. Apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif,” ujarnya.
Said mempertanyakan alasan biaya politik tinggi sebagai dasar perubahan sistem pemilu. Ia juga mempertanyakan apakah pemilihan melalui DPRD lebih murah dan bebas masalah.
“Saya minta hati-hati, kaji secara mendalam. Plus minusnya,” tegasnya.
Said mengingatkan masalah utama demokrasi bukan pada sistem Pilkada langsung atau tidak. Melainkan pada kualitas pendidikan politik partai kepada masyarakat.
“Problem-nya bukan itu. Seharusnya problem-nya adalah bagaimana partai politik melakukan edukasi terhadap para pemilih,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai Pilkada langsung tidak produktif dan efektif.
Cak Imin menyatakan PKB akan mengevaluasi Pilkada langsung yang sudah berjalan sejak 2005. Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan Muswil PKB Jawa Timur, Jumat (19/12).
“Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, kita akan evaluasi,” kata Cak Imin.
Ia menegaskan evaluasi penting untuk perbaikan sistem demokrasi. Menurutnya, wacana ini bukan hanya pandangan PKB.
“Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum yang tidak produktif,” pungkasnya.
