Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Djamari menggantikan Budi Gunawan yang sebelumnya dicopot dari jabatannya.
Pelantikan Djamari bersama sejumlah pejabat lain berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/9).
Djamari merupakan tokoh senior di dunia militer, lulusan Akabri (kini Akmil) tahun 1971.
Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949 ini pernah menjabat Pangdam III/Siliwangi, Pangkostrad, hingga Kepala Staf Umum TNI pada tahun 2000. Ia pensiun dengan pangkat letnan jenderal.
Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat jenderal kehormatan kepada Djamari.
Djamari menyatakan dirinya diperintah Prabowo untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
“Arahan dari beliau (Prabowo), ‘gunakan sisa umur untuk kepentingan nusa, bangsa, dan negara’. Berapa umur saya ada yang tahu? 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi pada bangsa dan negara,” ujar Djamari.
Peneliti Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS), Edna Caroline, menilai penunjukan ini menunjukkan Prabowo sangat mempertimbangkan senioritas dalam tradisi militer.
Menurut Edna, posisi Menko Polkam membutuhkan sosok senior untuk koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
“Dengan pemberian jabatan Jenderal Kehormatan, Djamari jadi memiliki otoritas sebagai Menteri Koordinator yang di antaranya akan mengkoordinasi TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan,” kata Edna.
Edna juga menyoroti kedekatan Prabowo dan Djamari di lingkungan militer. Djamari, sebagai senior, pernah menjadi pengasuh Prabowo saat di Akabri.
Hubungan keduanya berlanjut setelah reformasi, dengan Djamari bergabung ke Partai Gerindra yang didirikan Prabowo.
Edna menilai penunjukan ini menunjukkan Prabowo tidak pendendam dan mengutamakan pengalaman serta hubungan personal di masa lalu.
Djamari diketahui pernah menjadi Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998 yang merekomendasikan pemecatan Prabowo terkait kasus penculikan aktivis.
“Yang menarik Djamari merupakan Sekretaris dari Dewan Kehormatan Perwira yang memberikan rekomendasi pemecatan Prabowo pada tahun 1998,” pungkas Edna.
