Padang – Kepolisian Daerah Sumatera Barat memastikan proses hukum terhadap perwira menengah berpangkat AKBP berinisial F terus berjalan menyusul dugaan kekerasan seksual terhadap bawahannya, seorang polisi wanita berpangkat Brigadir.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, menegaskan pihaknya segera menggelar sidang etik terhadap terduga pelaku untuk memberikan kepastian hukum.
“Saat ini masih dalam proses dan dalam waktu dekat akan segera kami sidangkan,” ujar Djati di Padang, Selasa (5/8).
Polda Sumbar juga membuka peluang untuk membawa perkara ini ke ranah pidana.
Langkah tersebut akan ditempuh jika ditemukan bukti-bukti baru yang kuat dalam pemeriksaan.
Djati mengungkapkan, pihaknya telah menerima permohonan dari pendamping korban di LBH Padang untuk membuka kembali kasus ini.
“Kami melayani permintaan LBH dan jika terdapat bukti baru yang valid, tentu kasus ini akan diteruskan ke proses hukum pidana,” tegasnya.
Terkait sanksi administratif, Polda Sumbar telah membatalkan pelantikan AKBP F sebagai Kabiddokkes Polda Sumbar.
Posisi tersebut sebelumnya diberikan kepada yang bersangkutan dalam mutasi besar-besaran Polri pada 25 Juni 2026.
“Setelah informasi muncul di media, kami melakukan tindakan tegas dengan tidak melantik yang bersangkutan,” ungkap Djati.
Polda Sumbar telah mengusulkan pengganti kepada Mabes Polri.
Mabes Polri menunjuk perwira dari Polda Kalimantan Utara untuk mengisi jabatan tersebut.
Pelantikan pejabat baru itu dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.
Kasus ini mencuat setelah korban bersama suaminya melaporkan dugaan pelecehan ke LBH Padang.
Sebelumnya, laporan internal terkait dugaan tindak asusila ini sempat dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana.
