Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD, sementara pemilihan bupati dan wali kota tetap dilakukan langsung oleh rakyat. Usulan ini bertujuan untuk menekan biaya politik yang mahal.
Mulyanto, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, menyatakan bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD akan meningkatkan koordinasi dan stabilitas pemerintahan, mengingat gubernur adalah wakil pemerintah pusat.
“Untuk mencegah biaya politik mahal dan praktik politik uang, kami mendorong pembiayaan kampanye yang lebih ketat, transparan, dan sebagian disubsidi negara,” ujar Mulyanto melalui pesan singkat, Selasa (30/12/2025).
Menurut Mulyanto, pemilihan gubernur oleh DPRD akan lebih hemat anggaran negara, meskipun mekanisme ini kurang mengakomodasi aspirasi publik. Ia menekankan perlunya transparansi dalam proses pemilihan di DPRD, termasuk larangan transaksi politik tertutup.
Sementara itu, pemilihan bupati dan wali kota, menurut PKS, sebaiknya tetap dilakukan secara langsung karena kepala daerah ini bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Pemilihan langsung memberikan ruang kontrol yang lebih kuat dan menjaga akuntabilitas.
Usulan PKS ini muncul setelah Partai Golkar sebelumnya mengusulkan hal serupa. Partai Golkar berpendapat pilkada langsung memicu ongkos politik yang mahal. PKB dan PAN juga mendukung usulan tersebut.
Namun, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu menilai usulan pilkada dipilih DPRD adalah kekeliruan. Mereka berpendapat mahalnya ongkos politik disebabkan biaya kandidasi dan proses pencalonan yang tidak akuntabel.
Usep Hasan Sadikin, perwakilan koalisi, menyatakan bahwa mengembalikan pilkada ke DPRD sama saja dengan melanggengkan nepotisme dan melahirkan otoritarianisme baru. Ia mengusulkan perbaikan tata aturan kepemiluan untuk mengatasi masalah politik uang dan biaya politik yang mahal.
