Padang – Pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran sekitar Rp226 miliar untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana, terutama irigasi, jalan, dan drainase. Pengerjaan fisik permanen ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan Juli 2026.
Langkah tersebut difokuskan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian agar ketahanan pangan daerah tetap terjaga.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendri, mengatakan percepatan perbaikan dilakukan sesuai arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran.
Menurut dia, kebijakan itu bertujuan agar masyarakat terdampak tidak lagi merasakan dampak bencana dan infrastruktur yang rusak dapat segera pulih.
“Tujuannya supaya masyarakat terdampak tidak merasakan lagi kondisi bencana sebelumnya, dan infrastruktur yang rusak bisa segera diperbaiki,” ujar Malvi Hendri, Rabu (13/5/2026).
Secara teknis, ada 16 titik daerah irigasi yang masuk prioritas pengerjaan permanen.
Titik tersebut meliputi Bendung Limau Manis, Rekonstruksi Bendung Beringin yang mencakup wilayah Lubuk Sarik, Beringin, dan Lubuk Hantu, serta Bendung D.I. Kapalo Hilalang, D.I. Sei Latung, dan D.I. Sei Guo.
Pekerjaan juga menyasar Bendung Rasak Bungo, Bendung Koto Lalang, Rekonstruksi Bendung Batu Busuk di wilayah Sungkai I dan Pasa Lalang, D.I. Lubuk Lagan, D.I. Guo Atas, D.I. Lubuk Minturun, D.I. Lubuk Laweh, serta D.I. Lolo dan D.I. Lolo 2.
Saat ini, Dinas PUPR Kota Padang masih menyelesaikan tahap perencanaan yang ditargetkan rampung pada akhir Mei.
Tahap tersebut disiapkan agar proses pengadaan segera dimulai dan kontrak kerja dapat ditandatangani pada minggu kedua Juli.
Sebelumnya, penanganan sementara sudah dilakukan melalui skema Operasional dan Pemeliharaan (OP) agar aliran air tetap berjalan.
Malvi menyebut pengerjaan permanen ditargetkan mulai berjalan sepenuhnya pada pertengahan Juli mendatang.
Dana yang disiapkan Pemkot Padang itu difokuskan untuk memulihkan produktivitas masyarakat melalui perbaikan infrastruktur jalan, drainase, dan irigasi.
