Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan 134 warga negara Indonesia (WNI) di Nepal dalam kondisi aman di tengah kerusuhan demonstrasi yang melanda negara itu. Kemlu sedang memulangkan 78 WNI yang melakukan kunjungan singkat secara bertahap, sementara 56 WNI yang menetap akan tetap dilindungi. Tidak ada korban jiwa dari WNI dalam insiden ini.
Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, menjelaskan dari total 134 WNI, sebanyak 56 orang memang telah tinggal menetap di Nepal dan tidak dipulangkan ke Tanah Air. Sementara itu, 78 WNI lainnya tercatat sedang melakukan kunjungan singkat, seperti menghadiri konferensi internasional atau berwisata.
Dari 78 WNI yang akan dipulangkan, per Sabtu, 13 September 2025, sebanyak 57 orang telah diterbangkan kembali ke Indonesia. Gelombang pemulangan WNI dari Nepal dimulai sejak bandara internasional Kathmandu dibuka pada 11 September 2025, dengan penerbangan komersial.
Kloter pertama pemulangan pada 11 September menerbangkan 18 WNI. Kemudian, pada 12 September, sebanyak 22 WNI menyusul. Pada 13 September, 17 WNI dijadwalkan kembali ke Indonesia. “Jadi masih tersisa 21 WNI belum pulang. Rencananya 14 September ada 17 orang, 15 September ada 2, dan 18 September ada dua orang,” ucap Judha di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Untuk 56 WNI yang menetap di Nepal, Judha menyatakan kementeriannya bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dhaka, Nepal, akan memberikan perlindungan. Ia kembali menegaskan bahwa seluruh WNI yang berada di Nepal saat demonstrasi pecah tidak ada yang menjadi korban jiwa.
Nepal sendiri sedang menghadapi krisis politik menyusul demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh generasi Z (Gen Z). Unjuk rasa yang awalnya damai pada Senin, 8 September 2025, meletus menjadi kerusuhan di Kathmandu, Pokhara, hingga Itahari. Aksi ini memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa, 9 September 2025.
Pemicu utama protes ini adalah berkembangnya persepsi bahwa keluarga elite penguasa menjalani kehidupan mewah di Nepal, negara yang miskin, menyebabkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Gelombang protes bergeser menjadi serangan langsung terhadap simbol kekuasaan. Rumah sejumlah politisi, termasuk kediaman Ketua Partai Nepali Congress Sher Bahadur Deuba, Presiden Ram Chandra Paudel, mantan Perdana Menteri Pushpa Kamal Dahal, dan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak, dibakar massa. Sebuah sekolah milik Menteri Luar Negeri Arzu Deuba Rana juga turut dibakar.
Menyusul Perdana Menteri K.P. Sharma Oli, Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak kini ikut mengundurkan diri. Massa di Nepal menuntut empat hal utama: pembubaran parlemen, pengunduran diri massal anggota parlemen, penangguhan segera pejabat yang memerintahkan penembakan terhadap demonstran, serta penyelenggaraan pemilu baru.
