Aceh – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memperkuat langkah antisipatif untuk merespons potensi bencana berulang di wilayah terdampak.
Fokus utama upaya ini mencakup pemantauan lapangan, percepatan penanganan infrastruktur kritis, serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal di tengah cuaca ekstrem.
Respons cepat pemerintah kembali ditunjukkan saat angin kencang merusak sejumlah hunian sementara (huntara) di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, pada Selasa (2/6/2026).
Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan pendataan kerusakan dan menyiapkan langkah perbaikan agar penyintas tetap mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak.
“Saya sudah menginstruksikan jajaran Kementerian PU untuk segera melakukan perbaikan terhadap huntara yang terdampak cuaca ekstrem di Kecamatan Langkahan,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam keterangannya.
Tindakan tersebut sejalan dengan arahan Satgas PRR yang menempatkan mitigasi risiko bencana berulang sebagai bagian krusial dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.
Selain menjamin keberlanjutan pemulihan, pemerintah terus memantau titik-titik rawan yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik.
Pada akhir Mei lalu, tim Satgas PRR melaksanakan monitoring dan evaluasi di Aceh Timur serta Aceh Tengah.
Hasilnya, ditemukan sejumlah titik longsor yang menghambat akses transportasi di ruas Peureulak-Lokop, jalur strategis penghubung Aceh Timur, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.
Longsoran yang terjadi menjelang Idul Adha tersebut sempat memutus akses kendaraan dan memaksa pengguna jalan menempuh rute alternatif yang lebih jauh.
Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dan Dinas Pekerjaan Umum Aceh.
Kedua instansi berkomitmen mempercepat survei lapangan dan penanganan titik-titik longsor yang mengganggu konektivitas masyarakat.
Selain di wilayah Lokop, BPJN juga mengirim tim pemantau ke ruas Inang-Inang-Bireuen serta sejumlah jalan terdampak lainnya guna mempercepat perbaikan longsor dan mengatasi abrasi badan jalan.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan hasil pemulihan tidak terganggu oleh bencana susulan. Infrastruktur jalan yang berfungsi baik menjadi kunci utama distribusi bantuan, akses layanan dasar, aktivitas ekonomi, hingga pembangunan hunian tetap.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan kembali wilayah terdampak.
Menurutnya, pemerintah juga memastikan seluruh proses pemulihan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
