Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG) meskipun marak kasus keracunan yang menimbulkan desakan penghentian. Muhaimin menyatakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini penting untuk pemerataan gizi anak bangsa dan akan dievaluasi secara menyeluruh.
“Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sesuai kata Presiden, bahwa ini adalah rintangan yang harus kita hadapi dalam proses awal menjalankan program besar,” ujar Muhaimin melalui keterangan tertulis pada Ahad, 28 September 2025. Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap semua peristiwa yang sudah terjadi.
Pemerintah, kata Muhaimin, akan melakukan evaluasi besar-besaran guna mencegah kasus keracunan semakin meluas. “Pemerintah akan secara serius mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program MBG, serta terus mendengar dan menindaklanjuti seluruh masukan masyarakat,” katanya.
Evaluasi tersebut akan mencakup seluruh mata rantai pelaksanaan MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga memastikan distribusi yang dilakukan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah sesuai dengan prosedur. Sebagai langkah perbaikan, setiap dapur MBG akan diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi halal, dan bukti penggunaan air layak pakai.
“Sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, dan bukti penggunaan air layak pakai bukan pilihan. Itu kewajiban yang harus ditegakkan di semua dapur MBG,” tegas pria yang akrab disapa Cak Imin ini. Namun, data Kantor Staf Presiden mencatat bahwa baru 34 dari sekitar 8.500 dapur MBG yang memiliki sertifikat kelayakan.
Data dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menunjukkan adanya 5.626 kasus keracunan akibat MBG di 16 provinsi dari 17 Januari hingga 18 September 2025. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan drastis korban dari 1.376 kasus pada akhir Juni menjadi 6.452 kasus pada pekan lalu.
Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam program MBG, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu optimistis program ini akan berdampak positif terhadap percepatan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah berencana melibatkan para petani, pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pengusaha lokal untuk memasok kebutuhan MBG.
Oleh karena itu, Cak Imin mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mendukung keberlanjutan program MBG dan turut serta dalam pengawasannya. “MBG ini merupakan gerakan gotong-royong pemberdayaan masa depan anak-anak Indonesia yang harus terus dikawal serius pelaksanaannya,” pungkasnya.
