Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Proyek strategis ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian, pemerintah daerah, pihak swasta, hingga organisasi kemanusiaan.
Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana per 30 Mei 2026 mencatat, dari total rencana 39.217 unit huntap, sebanyak 1.138 unit saat ini dalam tahap pengerjaan dan 364 unit telah selesai dibangun.
Di Aceh, pembangunan melibatkan berbagai pihak seperti BNPB (6.804 unit), Kementerian PKP (20.647 unit), Polri (300 unit), Yayasan Buddha Tzu Chi (1.000 unit), serta Kemenko Polkam yang telah merampungkan 104 unit. Sementara di Sumatera Utara, Yayasan Buddha Tzu Chi berkontribusi membangun 1.103 unit, disusul dukungan dari Kementerian PKP (3.707 unit), BNPB (2.235 unit), serta bantuan Baznas.
Untuk wilayah Sumatera Barat, pembangunan hunian terus digenjot dengan sinergi antara BNPB, Yayasan Buddha Tzu Chi, Kadin Indonesia, serta berbagai LSM. Kementerian PKP sendiri menyiapkan 1.252 unit di wilayah tersebut untuk mempercepat pemulihan hunian permanen.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga penegak hukum dan instansi terkait guna memastikan percepatan pembangunan tetap mematuhi tata kelola yang baik.
“Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik,” ujar Maruarar di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Maruarar menambahkan, saat ini total 2.603 unit huntap sedang dalam proses pengerjaan. Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan ATR/BPN, Danantara, serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk mematangkan kesiapan lahan bagi hunian komunal.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa huntap merupakan prioritas utama dalam rencana induk pemulihan permanen 2026-2028. Menurutnya, percepatan ini penting agar masyarakat tidak terlalu lama menempati hunian sementara (huntara).
“Yang prioritas utama tentu di tahun 2026 (yaitu) infrastruktur, sungai, jalan, kemudian sekolah, dan lain-lain. Huntap, karena (penyintas) jangan terlalu lama di Huntara saya harapkan,” pungkas Tito.
