Jakarta – Pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian membahas kelanjutan program makan bergizi gratis (MBG) menyusul melonjaknya kasus keracunan massal yang bersumber dari menu program tersebut. Rapat yang berlangsung selama tiga jam ini diadakan di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Ahad, 28 September 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan enam poin kesepakatan utama dari rapat tersebut. Salah satunya adalah penutupan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah, dengan asesmen dilakukan selama masa evaluasi dan investigasi. Pemerintah juga akan mengevaluasi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan seluruh juru masak SPPG.
Selain itu, SPPG diwajibkan untuk mensterilkan seluruh alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya kualitas serta alur limbah. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk terlibat aktif mengawasi program prioritas ini tanpa saling menunggu.
Kesepakatan lain mewajibkan seluruh dapur MBG memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), sebuah pengakuan tertulis dari dinas kesehatan mengenai standar mutu dan persyaratan higienis. Terakhir, pemerintah akan memberdayakan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan unit kesehatan sekolah (UKS) untuk memantau SPPG secara rutin tanpa diminta.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Turut hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq.
Hingga September 2025, program makan bergizi gratis telah mengakibatkan keracunan pada lebih dari 6.000 siswa. Kasus terbaru dan terbesar terjadi di Kabupaten Bandung Barat, dengan 1.309 korban.
Menanggapi insiden keracunan MBG, Presiden Prabowo Subianto menyebut peristiwa ini sebagai masalah besar dan mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program prioritas janji kampanyenya. Namun, ia juga mengingatkan agar kasus keracunan ini tidak dipolitisasi, sebab menurutnya, memberi makan puluhan juta anak pasti menghadapi rintangan. “Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan. Mereka itu makan hanya nasi pakai garam,” ujar Prabowo pada Sabtu, 27 September 2025.
