Jakarta – Peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax semakin kecil akibat lonjakan harga minyak mentah dunia, depresiasi nilai tukar rupiah, dan meningkatnya biaya logistik global pada Rabu (22/7/2026).
Dilansir dari Katadata.co.id, para pakar ekonomi menilai pemerintah perlu bersikap realistis dengan mempertahankan harga saat ini demi menjaga stabilitas pasokan energi serta kesehatan fiskal negara.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyatakan bahwa kenaikan harga minyak Brent yang menembus US$ 92 per barel telah mempersempit ruang kebijakan untuk menurunkan harga BBM.
Kondisi geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, turut memicu gangguan pada jalur pelayaran di Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb.
Ketegangan tersebut menyebabkan peningkatan biaya asuransi serta pengiriman logistik yang berimplikasi langsung pada beban biaya impor energi nasional.
Syafruddin menjelaskan bahwa harga Pertamax ditentukan oleh rata-rata harga produk bensin regional, kurs rupiah, biaya distribusi, pajak, serta margin keuntungan.
“Ketika Brent kembali berada di kisaran US$ 91–92 per barel, WTI menembus sekitar US$ 85, dan rupiah mendekati Rp18.000 per dolar, ruang penurunan harga menyempit karena biaya impor dalam rupiah meningkat,” kata Syafruddin.
Ia menyarankan pemerintah untuk mengambil langkah defensif dengan mengamankan stok melalui diversifikasi pemasok serta rute distribusi yang lebih aman.
Pemerintah juga didesak untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah bekerja sama dengan Bank Indonesia guna menekan tekanan ganda pada harga energi.
Senada dengan hal tersebut, ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menyebut bahwa asumsi penurunan harga yang sempat diwacanakan kini sulit terealisasi.
“Pernyataan Menteri ESDM sebelumnya yang membuka peluang penurunan harga memang didasarkan pada asumsi harga minyak global akan turun, tetapi perkembangan pasar saat ini justru bergerak berlawanan,” kata Yusuf.
Menurut Yusuf, menahan harga secara artifisial dalam jangka panjang berisiko menciptakan tekanan ekonomi yang lebih berat di masa depan.
Ia mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan meningkatkan efisiensi konsumsi sebagai strategi jangka menengah dalam mengatasi ketergantungan pada impor.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sempat menyatakan bahwa pemerintah membuka peluang penyesuaian harga jika tren harga minyak dunia menunjukkan penurunan konsisten.
Pemerintah saat ini sedang mengevaluasi perkembangan harga minyak mentah dan berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk mencari formulasi harga yang seimbang.
“Dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, namun juga tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan,” kata Bahlil.
Hingga saat ini, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha badan usaha di sektor minyak dan gas.
