Jakarta – PDIP menegaskan pemilu adalah sarana utama penyaluran kedaulatan rakyat dan fondasi legitimasi kepemimpinan. Keterlibatan langsung rakyat dalam pemilu dinilai punya nilai moral dan etika yang tak bisa diabaikan.
Juru Bicara PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, mengatakan pemilu bukan hanya soal menang, tapi membangun pemerintahan yang kuat dan berlegitimasi.
“Pada prinsipnya kami memahami pemilu sebagai sarana untuk menyalurkan hak kedaulatan rakyat,” kata Aryo, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, pemilu membangun legitimasi moral yang kuat antara pemimpin dan rakyat.
“Pemilu itu tidak hanya soal how to win, tetapi juga how to govern. Maka ikatan moral dan etika antara pemimpin dengan yang dipimpin sangatlah penting sebagai suatu modal,” ujarnya.
Aryo menambahkan, ikatan moral dan etika antara pemimpin dan rakyat adalah modal penting dalam pemerintahan. Pemilu langsung memungkinkan koneksi dan bonding antara pemimpin dan yang dipimpin.
Terkait wacana pilkada tak langsung lewat DPRD, Aryo menilai politik uang tak serta merta hilang.
Ia menilai tak ada jaminan praktik serupa tak terjadi jika pilkada dilakukan DPRD.
“Justru rakyat akan semakin kesulitan mengakses langsung prosesnya dan membuka ruang bagi jenis-jenis campur tangan kekuasaan,” katanya.
PDIP menghormati pandangan partai lain soal opsi tersebut.
Namun, PDIP menilai masih banyak langkah perbaikan pemilu tanpa mengurangi keterlibatan rakyat.
“Kami menghormati dan dapat memahami pandangan berbagai partai politik lain yang mewacanakan hal tersebut,” kata Aryo.
“Tetapi dalam soal cara mengatasi masalahnya, kami menganggap masih ada banyak cara lain untuk memperbaiki pemilu kita tanpa mengurangi keterlibatan rakyat,” imbuhnya.
Aryo menyebut ada opsi langkah yang perlu dibenahi dalam perbaikan pemilu tanpa mengurangi keterlibatan masyarakat.
“Misalnya melalui perbaikan terus-menerus proses rekrutmen dan kaderisasi partai, penegakan kepastian hukum yang berkeadilan di dalam pemilu, dan peningkatan tata kelola kelembagaan partai politik,” pungkasnya.
