FENESIA – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 menghadapi tantangan besar. Jumlah formasi yang tersedia ternyata tidak mampu menampung seluruh tenaga honorer yang terdata. Dari total 1,7 juta honorer di Badan Kepegawaian Negara (BKN), hanya sekitar 1.017.000 formasi yang dibuka oleh instansi pemerintah.
Keterbatasan formasi ini disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di setiap daerah dan instansi. Namun, hal ini memunculkan kekurangan sekitar 700 ribu formasi yang menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib tenaga honorer yang belum memiliki tempat.
Skema Baru: PPPK Paruh Waktu
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, menjelaskan langkah strategis untuk mengatasi kekurangan formasi. Honorer yang tidak mendapatkan formasi dalam seleksi PPPK 2024 akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu. Mereka tetap berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan akan memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP).
Skema PPPK paruh waktu memberikan fleksibilitas waktu kerja, hanya empat jam sehari. Ini berbeda dari PPPK penuh waktu yang bekerja delapan jam sehari. Penggajian untuk PPPK paruh waktu juga diatur berbeda dan tidak membebani anggaran pemerintah, menunggu regulasi lebih lanjut.
Langkah ini merupakan upaya untuk menghindarkan tenaga honorer dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 2025. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan penghapusan status honorer di tahun tersebut. Honorer yang memenuhi syarat administrasi dan menunjukkan kinerja baik akan berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Solusi ini memberikan harapan baru bagi tenaga honorer yang menghadapi tantangan dalam seleksi PPPK 2024, sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan di instansi pemerintah.
