Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik yang diterimanya usai berkomentar soal tuntutan “17+8” dari masyarakat sipil. Purbaya mengakui gaya bicaranya yang “koboi” sebagai pejabat baru dan menyampaikan permohonan maaf.
Ia menjelaskan bahwa dirinya masih pejabat baru di Kementerian Keuangan. Purbaya menilai selama ini tidak ada yang mengawasi tutur katanya ketika masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Ini, kan, saya masih pejabat baru di sini. Menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, kalau kata Ibu Sri Mulyani, gayanya koboi,” ujar Purbaya kepada wartawan usai melaksanakan serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 9 September 2025.
Menurut Purbaya, kondisi di Kementerian Keuangan kini berbeda, di mana setiap ucapannya yang salah dapat langsung dipelintir. “Jadi kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi,” katanya.
Purbaya berjanji akan meminta petunjuk dari Sri Mulyani agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ia menilai Sri Mulyani berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk fiskal Indonesia.
Respons Purbaya terhadap tuntutan “17+8” diutarakan dalam konferensi pers seusai pelantikannya sebagai menteri pada Senin, 8 September 2025. Saat itu, Purbaya mengatakan dirinya belum mempelajari tuntutan tersebut, namun berpendapat bahwa tuntutan tersebut datang dari sebagian kecil rakyat.
“Tapi pada dasarnya begini. Itu, kan, suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya masih kurang, ya,” ucap Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 8 September 2025.
Menurutnya, tuntutan itu akan hilang secara otomatis begitu ia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7 persen. Ia berpendapat, ketika pertumbuhan ekonomi mencapai angka tersebut, masyarakat akan sibuk mencari kerja dan makan enak dibanding memilih berdemonstrasi.
Dalam tuntutan “17+8” yang digaungkan masyarakat sipil, terdapat beberapa poin yang menyangkut ekonomi. Sebanyak 17 tuntutan jangka pendek menuntut pemerintah memastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, mengambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta membuka dialog dengan serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan alih daya (outsourcing).
Sementara itu, di antara delapan tuntutan jangka panjang, terdapat poin tuntutan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Tuntutan “17+8” ini muncul di tengah eskalasi demonstrasi massa yang semakin meluas. Gerakan ini diinisiasi oleh para influencer dan pegiat media sosial yang tergabung dalam konsorsium Bijak Memantau, yaitu sebuah platform digital yang bekerja mengawasi kinerja pejabat publik.
